TERNATE, NUANSA – Perusahaan Air Minum (PAM) Ake Gaale menggelar rapat konsultasi bersama DPRD Kota Ternate terkait kisruh internal PAM Ake Gaale beberapa waktu lalu.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) PAM Ake Gaale, mengatakan rapat konsultasi tersebut mengenai langkah-langkah yang dilakukan Pemkot terkait dengan kisruh PAM Ake Gaale.
“Saya sudah menyampaikan berbagai hal termasuk perkembangan dinamika berjalan di perusahaan, mulai demo pertama sampai berakhir di penyelesaian,” ujar Tauhid saat diwawancarai, Selasa (26/12).
Tauhid menuturkan, catatan dari DPRD adalah minimal dari pihak PAM Ake Gaale, baik direksi maupun dewas agar mempercepat beberapa Peraturan Wali Kota (Perwali) yang nantinya mendukung aturan pelaksanaan Perda tentang PAM Ake Gaale.
“Perwali ini banyak termasuk pemberhentian dan mekanisme pelaporan dari dewan pengawas ini paling utama, sehingga mereka dorong untuk ambil langkah itu. Pemda juga didorong agar cepat ambil langkah karena terjadi kekosongan, tapi kedepan minimal instrumen SOP sudah ada sehingga ketika ada kisruh, langkah apa yang diambil,” jelasnya.
Terpisah, Plt. Direktur Utama PAM Ake Gaale, Muhammad Syafei, menambahkan pada prinsipnya sebagai KPM yang menunjuk dirinya menjadi Direktur PAM Ake Gaale, ia tetap melaksanakan perintah Wali Kota.
“Dua hal penting adalah bagaimana karyawan Perumda Ake Gaale kembali bekerja. Kemudian bersama bagian teknisi turun lapangan untuk cek kondisi progres pelayanan yang belum ditangani,” katanya.
Menurutnya, kondisi secara teknis belum melayani secara maksimal. Apalagi beberapa waktu lalu tempat penampungan air kosong dan pompa juga rusak, sehingga belum bisa mendukung pelayanan yang diharapkan masyarakat.
“Karena ada beberapa alat inventer lagi rusak dan biayanya cukup besar. Kedepannya kami juga berpikir sumber-sumber baru yang harus diperbaiki, yaitu alat dan manajemennya,” tutup Kadis Perkim Kota Ternate itu. (udi/tan)
