TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya mendorong pendapatan di sektor pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Salah satu sektor PNBP yang didorong adalah dana bagi hasil (DBH) pertambangan.
Ini terlihat saat Pemprov Malut melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan 10 pemerintah kabupaten/kota yang berlangsung pada Senin (9/1) lalu. Rakor ini bertujuan untuk mencari data besaran produksi pertambangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Samsudin A. Kadir menyampaikan, untuk melaksanakan pembangunan yang maksimal, maka dibutuhkan pendanaan yang maksimal. Untuk itu perlu adanya dilakukan kajian dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kita berharap dengan Rakor ini bisa mendapatkan data dan informasi terkait besaran produksi pertambangan kita untuk mendorong pendapatan,” ucapnya kepada Nuansa Media Grup (NMG).
Samsudin mengatakan, DBH sektor pertambangan ini perlunya dilakukan perhitungan dan mencari data. Sehingga itu, Pemprov berinisiasi membentuk kerja sama dan kajian serta pembahasan yang melibatkan Pemda kabupaten/kota dan akademisi.
“Jadi kita berharap ini merupakan upaya-upaya rekonsiliasi data. Sekarang kita upayakan lebih mantap lagi, dan itu tergantung pendapatan yang diterima oleh negara. Kalau nilainya besar kita butuh,” pungkasnya. (ano/tan)
