TERNATE, NUANSA – Beberapa waktu lalu, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba berjanji bakal menyelesaikan tunggakan TPP tenaga kesehatan (nakes) RSUD Chasan Boesoirie yang tertunggak selama 15 bulan. Pernyataan tersebut sempat memberikan angin segar bagi para nakes. Sayangnya, “lampu hijau” dari gubernur soal kepastian membayar hak nakes dengan waktu yang ditentukan hanyalah isapan jempol.
Terbaru, Pemprov Malut yang diwakili Sekprov Samsudin A. Kadir, Kepala Inspektorat Nirwan M.T Ali, Kepala Dinas Kesehatan Idhar Sidi Umar, Plt. Direktur RSUD CB dr. Alwia Assagaf dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Rahwan K. Suamba, kembali melakukan pertemuan dengan para nakes, bertempat di Aula Lantai II, RSUD CB. Tentu kehadiran Pemprov itu atas perintah gubernur.
Sekprov Malut, Samsudin A. Kadir, dalam pertemuan itu meminta para nakes agar sedikit bersabar. Sebab, upaya membayar TPP nakes dengan melakukan pinjaman di Bank Maluku sebesar Rp 5 miliar harus diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga membutuhkan proses waktu.
”Karena ini item BLUD. Kita juga belum take over kalau dia betul-betu rugi. Sementara posisi di pos anggaran APBD juga belum dianggarkan, maka diminta kepada BLUD untuk silakan pinjam uang, tapi harus Pergub-nya juga kan butuh waktu,” kata Samsudin.
Ia juga mengingatkan kepada para nakes yang terus melakukan aksi demonstrasi agar jangan sampai melanggar aturan, apalagi memblokade pintu utama Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD CB.
“Kita sudah sampaikan ada niat baik. Kita dengan nakes inikan bukanlah orang lain, kan sama-sama pegawai Pemprov. Nanti kita mengimbau, karena ada aturan-aturan yang nantinya kena ke mereka (nakes). Hanya mengingatkan apa yang mereka lakukan itu ternyata tidak sesuai ketentuan atau melanggar aturan. Supaya jangan nanti ada akibatnya. Dan saya sudah sampaikan pinjaman uang di Bank bukan Rp 1 juta atau Rp 2 juta, tapi ini Rp 5 miliar bukan gampang-gampang urusannya,” imbuh Samsudin.
Sementara para nakes tampaknya tidak menerima hasil dari pertemuan tesebut, karena dinilai Pemprov tidak mampu memberikan solusi yang baik dan tidak bisa membayar TPP sesuai tuntutan. Justru yang didapatkan hanyalah janji semata.
Kepada Nuansa Media Grup (NMG), salah satu nakes menegasakan bahwa, selama belum ada kepastian membayar hak mereka, pihaknya tetap melakukan demonstrasi di depan IGD RSUD. Bahkan pihaknya sudah siap dengan segala konseskuensi yang nantinya diberikan oleh pemerintah.
“Kalau bicara sanksi, kita semua karyawan yang turun melakukan aksi sudah siap apapun konsekuensinya. Mereka sudah menandatangani pernyataan komitmen bersama tentang ketika itu dipindahkan. Kalau masalah dipindahkan persoalannya tidak menyelesaikan masalah, kalau Pak Gubernur seorang pimpinan yang lihai tentu ini bukan solusi. Kenapa sampai ada aksi seperti begini, sumber apinya di mana? Masalah inikan bukan satu atau dua tahun. Kalau mereka teman-teman Pemprov beranggapan bahwa kita tidak melakukan pelayanan, coba dicek! Di tempat mana yang kita tidak melakukan pelayanan. Buktinya semua pelayanan tetap jalan. Hanya pasien-pasien emergency yang kita layani,” tegasnya.
Nakes yang lain juga mengatakan hal demikian. Menurut mereka, hal ini terjadi karena managemen yang bobrok. Untuk itu, pihaknya meminta agar secepatnya menggantikan orang-orang yang menduduki posisi managemen.
“Kami sudah siap karena sebelum-sebelumnya kita sudah diancam. Apalagi kewenangan klinis kita sudah dicabut, otomatis kita tidak bisa pegang pasien. Jadi konsekuensi apapun kami sudah siap. Kami hanya menutut hak, hari ini kalau sudah dibayar tidak akan begini. Lihat saja senior-senior yang sudah tua-tua pun ikut berjalan kaki ketika pergi demo. Sampai hati mereka (Peprov) begitu. Kami hanya menuntut tiga hal, satunya proses hukumnya sudah jalan, terus menggantikan seluruh managemen di rumah sakit ini karena yang duduk di situ bukan besiknya. Akhirnya tidak bisa mengelola keuangan. Bayangkankan saja 15 bulan loh, itu baru TPP. Belum dihitung jasa pelayanan medis yang setiap tahunnya masih ada tunggakan,” cetusnya.
Sekadar diketahui, sejak Sabtu hingga Minggu, nakes memboikot IGD RSUD Chasan Boesoirie. Ini karena buntut kekecewaan lantaran tidak adanya kepastian pembayaran TPP. Akibatnya, pelayanan di IGD sempat terganggu. (ano/tan)
