JAILOLO, NUANSA – DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, bakal mengeluarkan rekomendasi ke Bupati Halbar, James Uang, untuk mencopot Direktur Utama RSUD Jailolo, dr. Novimaryana Drakel dari jabatannya.
Hal itu menyusul tuntutan aksi gabungan OKP Halbar di depan gedung DPRD, Senin (20/2). Aksi tersebut terkait dengan peristiwa bayi yang meninggal saat proses persalinan pada Rabu (15/2) lalu.
Ketua Cabang GMKI Halbar Rorion Weno dalam hering bersama anggota DPRD menyampaikan, peristiwa bayi pasien meninggal adalah bagian dari refleksi kemarahan masyarakat Halbar betapa bobroknya sistem pelayanan di RSUD Jailolo yang dilakukan oleh oknum-oknum dokter dan perawat yang berada di RSUD Jailolo.
“Kemarin juga adalah puncak kemarahan yang kami sesalkan ialah di saat warga sementara berduka Bupati dan Ibu Bupati bahkan pimpinan RSUD Jailolo turut merasakan sukacita melakukan pesta pora dalam rangka merayakan HUT RSUD Jailolo. Apa yang bapak ibu pikirkan, apa yang telah dirasakan oleh keluarga korban saat ini,” katanya dengan nada tanya.
“Jadi pada kesempatan ini, tuntutan kami agar pihak DPRD merekomendasikan untuk mencopot Direktur RSUD Jailolo. Karena kebobrokannya, beliau sebagai unsur pimpinan di RSUD yang seharusnya mengontrol apabila dokter atau perawat tidak becus dalam menjalankan tugas, dan dia tidak usah salahkan atau mengkambinghitamkan orang lain, dia sebagai pucuk pimpinan di RSUD harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut,” sambungnya.
Ia juga mengaku, pernah melihat seseorang yang membonceng mayat keluarganya dari RSUD menuju daerah Ibu, bertepatan di Desa Akediri, Kecamatan Jailolo.
“Secara logika tidak masuk akal ketika mayat di bonceng dengan menggunakan motor,” ucapnya.
Selain itu, salah satu anggota Komisariat HMI STPK Banau, Mutia Salasa, mengatakan pihaknya dari aliansi pemuda-pemudi di Halbar mengutuk keras tindakan Direktur RSUD.
“Kami meminta agar Direktur RSUD Jailolo segera dicopot karena pelayanan di RSUD sampai hari ini pada tahun 2023 ini memang sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Ketua Cabang GMNI Halbar, Marinus Pangulili, menyampaikan peristiwa bayi pasien meninggal sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diketahui oleh pihak DPRD Halbar.
“Kami meminta juga DPRD Halbar segera mengeluarkan rekomendasi untuk copot Direktur RSUD Jailolo dari jabatannya,” tegasnya.
Merespons tuntutan massa aksi, Ketua Fraksi Hanura, Hardi Hayun mengatakan, problematika yang terjadi di RSUD Jailolo dari rentetan masalah, ia juga pernah alami, maka Direktur RSUD sudah layaknya dilakukan evaluasi.
“Kami di DPRD tidak punya hak untuk mencopot seorang Direktur, sekalipun seribu kali kami mengeluarkan rekomendasi, karena itu hak prerogatifnya Bupati. Jadi sikap saya menyetujui Direktur RSUD tetap harus dievaluasi atau diganti,” tukasnya.
Senada, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Joko Ahadi, dari fraksi Golkar menambahkan pihaknya sudah membicarakan bersama DPRD terkait masalah RSUD Jailolo, karena itu pekan ini bakal dikeluarkan rekomendasi.
“Jadi tuntutan masa aksi ini saya setuju seribu kali, karena prestasi dari seorang Direktur RSUD Jailolo ini tidak ada. Semenjak dia dilantik memang tidak ada prestasi pelayanan yang baik, tapi buruk bahkan sudah klimaks. Hari ini saya selaku Ketua Fraksi Golkar dan juga Ketua Komisi I meminta kepada Sekwan DPRD Halbar agar segera membuat surat rekomendasi untuk pencopotan Direktur RSUD Jailolo,” imbuhnya.
Ia juga mengaku, pada hering hari ini ada 4 fraksi, sehingga sudah memenuhi kuorum untuk mengeluarkan rekomendasi. Selain itu, DPRD sudah dua kali melakukan inspeksi mendadak (Sidak), dan kedapatan sistem pelayanan di RSUD Jailolo memang sangat buruk.
“Memang miris dari aspek kebersihannya, pelayanannya juga buruk. Begitu juga orang tebus BPJS, kelas pil Paracetamol saja tidak dapat oleh pasien,” cetusnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi I, Atus Sandiang, dari Fraksi Gerindra. Pihaknya juga meminta kepada pimpinan DPRD Halbar agar segera mengambil langkah tegas.
Dasril Usman, dari PAN, menyatakan pihaknya menyimpulkan bahwa untuk memperbaiki kinerja atau sistem pelayanan, maka harus dimulai dari pucuk pimpinan.
“Jadi hari ini teman-teman aksi menyatakan bahwa pimpinan Rumah Sakit harus dicopot maka saya setuju, tetapi harus melalui prosedur. Hari ini kalau hanya saya yang bisa tandatangani ya, saya tandatangani tapi ini kami ada 25 orang anggota DPRD Halbar, belum tentu apa yang saya pikirkan sama dengan yang lain pikirkan,” katanya.
Terkecuali dari Fraksi Demokrat Frangky Luang meminta kepada pimpinan DPRD Halbar dalam hal ini Wakil Ketua I Robinson Missy yang memimpin rapat atau hering tersebut agar nanti jadwalkan anggota DPRD Halbar untuk turun ke RSUD mengecek sistem pelayanan di RSUD Jailolo.
“Pasca dari situ barulah diminta untuk semua anggota DPRD Halbar melakukan audiens atau pertemuan bertatap muka langsung dengan Bupati terkait tuntutan massa aksi hari ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I Robinson Missy, mengaku secara politis pesan dari massa aksi telah direspons. Untuk menyikapi oknum dokter melaksanakan mall praktek atau tidak bukan wewenangnya, tetapi ada pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menginvestigasi.
“Oleh karena itu, atas nama lembaga memperkuat Komisi III segera melakukan pengawasan terhadap investigasi soal tindakan dokter tersebut, kemudian kami bakal melakukan on the spot ke lokasi RSUD. Jadi secara materi, kami akan sampaikan kepada Bupati Halbar James Uang seperti apa nanti,” tutupnya. (adi/tan)
