SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir, dan Plt Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, di ruang kerja Sekprov, kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin (8/6).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya guna mematangkan sejumlah program strategis nasional di daerah, mulai dari ruang asuh anak bagi pekerja perempuan, pengentasan stunting, hingga agenda kunjungan pejabat pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Samsuddin mengatakan ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
1). Alternatif lokasi program “Tamasya” di Sofifi
Program Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) hadir sebagai solusi bagi tingginya minat kerja perempuan di Maluku Utara. Wadah ini dibentuk agar kaum ibu dapat bekerja dengan tenang dan nyaman karena anak-anak mereka diasuh oleh tenaga profesional.
Setelah sukses melampaui target pada tahun 2025—dari target 2 wadah terealisasi 5 wadah di berbagai kabupaten/kota—kini pada tahun 2026 BKKBN menargetkan pembentukan 10 wadah baru. Salah satunya akan ditempatkan di ibu kota provinsi, Sofifi.
“Untuk program Tamasya, kita merencanakan beberapa alternatif lokasi yang sudah dibicarakan. Di antaranya di TK binaan PKK, di area kantor gubernur, dan rencana ketiga di ASN 1. Tim dari Pemprov dan BKKBN akan segera melakukan survei bersama untuk menentukan gedung yang paling layak,” katanya.
Selain di Sofifi, program Tamasya tahun ini juga direncanakan menyasar Kabupaten Halmahera Timur dengan menggandeng PT Antam, mengingat banyaknya pekerja perempuan di kawasan industri tersebut.
2). Optimalisasi program “Genting” lewat orang tua asuh.
Fokus kedua adalah Program Genting (Gerakan Pencegahan Stunting). Program ini memiliki karakteristik unik karena bersifat non-APBN dan non-APBD, melainkan mengandalkan keswadayaan masyarakat atau perorangan yang mampu secara ekonomi melalui konsep Orang Tua Asuh (OTA).
Bantuan yang disalurkan melalui program ini tidak hanya berupa pemenuhan nutrisi dan edukasi, tetapi juga menyentuh aspek struktural seperti bantuan rumah layak huni dan perbaikan sanitasi (jamban).
“Terkait dengan program anak asuh stunting ini, nanti kita akan bicarakan dan koordinasikan lebih lanjut dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta siapa saja yang berminat untuk menjadi orang tua asuh. Tindak lanjutnya akan dikawal oleh OPD terkait,” tambah Samsuddin.
3). Agenda kunjungan Sekretaris Utama BKKBN RI.
Selain membahas program kerja daerah, audiensi ini juga mematangkan persiapan kunjungan kerja Sekretaris Utama (Sesmen) BKKBN RI, Prof Budi Setiono, ke Maluku Utara yang dijadwalkan pada 15 Juni 2026 mendatang.
Terkait hal itu, menurut Ansar Djainahu, terdapat tiga agenda utama dalam kunjungan pejabat pusat tersebut, yaitu melantik 7 CPNS formasi pengangkatan tahun 2025, melakukan peletakan batu pertama di salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (KBS/KRS) di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, serta memberikan kuliah umum di Universitas Bumi Hijrah, Sofifi.
Menutup pertemuan, Samsuddin menegaskan bahwa Pemprov Malut siap memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran kunjungan kerja tersebut.
“Tinggal dikoordinasikan dengan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) karena ini kunjungan pejabat negara, agar pelayanan dan fasilitasi berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Sekprov dalam pertemuan itu, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, Kadis P3A dan Kadis Sosial, serta sejumlah pejabat utama di lingkup BKKBN Malut. (tan)
