TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tindak lanjut atas Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan yang mengusung tema “Sinkronisasi dan Harmonisasi Siklus APBD dan APBN” tersebut berlangsung di Aula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, pada Selasa (2/6). Selain Wagub Sarbin dan Ketua Tim BAKN DPR RI Herman Khaeron, agenda ini juga dihadiri oleh Plt Kepala Perwakilan BPK Malut Bhuono Agung Nugroho, Sekprov Samsuddin Abdul Kadir, serta sejumlah anggota BAKN DPR dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Usai menghadiri pertemuan tertutup tersebut, Sarbin mengatakan terdapat dua rekomendasi utama yang menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke depan.
“Pertama adalah perbaikan tata kelola keuangan. Kedua, bagaimana upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar Sarbin.
Ia menjelaskan, perbaikan tata kelola keuangan menjadi harga mati agar laporan keuangan Provinsi Maluku Utara bisa naik kelas. Saat ini, status opini laporan keuangan Maluku Utara masih berada pada tingkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Rekomendasi agar tata kelola keuangan terus diperbaiki, sehingga suatu saat kita bisa meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Karena saat ini kan statusnya masih WDP,” tegasnya.
Terkait poin kedua, Sarbin optimis Maluku Utara memiliki modal yang besar untuk mandiri secara fiskal. Untuk itu, Pemprov akan mempererat kerja sama dengan BPK guna menggenjot sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan PAD.
“Maluku Utara memiliki potensi yang sangat mungkin untuk PAD-nya terus naik. Kita akan bekerja sama dengan BPK agar terus bisa menaikkan nilai pendapatan asli daerah, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan di Maluku Utara,” tambahnya.
Sarbin juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim BAKN DPR RI yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi panjang mengenai arah pembangunan dan masa depan tata kelola keuangan di Maluku Utara.
Sementara itu, Ketua Tim BAKN DPR RI, Herman Khaeron, dalam kesempatan yang sama turut menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, seperti integrasi pembangunan, infrastruktur, irigasi agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Herman yang juga sebagai Sekjen Partai Demokrat ini, menyoroti kendala regulasi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang seringkali baru bisa dieksekusi pada bulan November, sehingga menyisakan waktu pengerjaan yang sangat sempit. Menurutnya, BAKN sedang mencari jalan keluar legalistik, baik melalui revisi Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP), agar penggunaan SiLPA bisa lebih fleksibel setelah pemeriksaan BPK.
Mengenai status WDP yang disinggung Wagub Sarbin, Herman Khaeron mengungkapkan salah satu pemicunya adalah perencanaan anggaran yang kerap kali melampaui kemampuan PAD. Selain itu, masalah penataan aset daerah yang rumit juga menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan.
Meski demikian, pihak BAKN DPR RI mengaku optimis bahwa Malut di bawah kepemimpinan Sherly-Sarbin, dibantu oleh jajaran pimpinan OPD yang mumpuni maka diharapkan persoalan-persoalan daerah termasuk laporan keuangan akan mulai tertata dan diselesaikan secara akuntabel demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. (tan)
