TERNATE, NUANSA – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menghadiri sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) Literasi Keuangan di Lantai 2 Hotel Bela, Ternate, Rabu (12/8).
Dalam sambutannya, Sarbin menyampaikan masih banyak warga, termasuk kelompok lansia, yang merasa takut atau enggan berurusan dengan pihak perbankan. Oleh karena itu, ia menitipkan pesan kepada seluruh jajaran perbankan agar akses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipermudah. Ia juga mendorong penguatan pengawasan agar masyarakat tidak terjebak lembaga keuangan bermasalah.
“Administrasi harus dipenuhi, tetapi jangan sampai mengabaikan substansi, yaitu kesejahteraan rakyat,” ujar Sarbin.
Selain itu, Wagub juga menyoroti potensi besar Maluku Utara di sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata yang belum digarap secara maksimal selama 20 tahun terakhir. Ia berharap rekomendasi dari FGD ini dapat menjadi dasar penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, melaporkan bahwa selama 10 bulan beroperasi, OJK telah melakukan edukasi dan sosialisasi literasi serta inklusi keuangan ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara dengan total 4.456 peserta.
Berdasarkan Survei Nasional 2025–2026, indeks literasi keuangan Maluku Utara tercatat sebesar 48,65 persen dan inklusi keuangan sebesar 77,18 persen, yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Oleh karena itu, OJK bersama pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong perluasan akses keuangan, khususnya untuk sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal dan penipuan digital. Sebagai Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), OJK bersama aparat penegak hukum telah memblokir dan menutup lebih dari 1.200 entitas ilegal secara nasional.
Masyarakat diimbau untuk segera melapor melalui Kontak 157 atau kanal iSPU OJK jika menemukan penawaran keuangan yang mencurigakan.
OJK berharap sinergi dengan pemerintah daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), akademisi, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar literasi dan inklusi keuangan meningkat serta berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, Direktur Riset OJK Institute, Setiawan Budi Utomo, yang hadir secara daring melalui Zoom, menegaskan bahwa kegiatan bertajuk “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Ternate ini merupakan bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta RPJPN 2025–2045.
“Literasi dan inklusi keuangan terbukti berperan penting dalam memperluas akses pembiayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa akses keuangan saja belum cukup. Tanpa peningkatan literasi, keterampilan digital, dan pemahaman masyarakat, manfaat layanan keuangan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan belum optimal dirasakan secara merata,” terangnya.
Dalam konteks tersebut, Provinsi Maluku Utara dipilih sebagai salah satu dari tiga lokasi best practice (praktik baik) nasional karena mampu mencapai tingkat efisiensi pemanfaatan akses keuangan yang relatif tinggi meskipun memiliki tantangan geografis. Temuan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pemanfaatan layanan keuangan di daerah.
Ke depan, lanjut dia, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar perluasan akses berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk penyempurnaan kebijakan dan mempercepat pemerataan manfaat ekonomi di Maluku Utara dan daerah lainnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, pimpinan perbankan, asosiasi perusahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), industri jasa keuangan, akademisi, serta perwakilan perguruan tinggi. Acara pembukaan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan dilanjutkan dengan agenda FGD. (tan)
