JAILOLO, NUANSA – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Halmahera Barat dengan Kepala Dinas PUPR Halbar, Abubakar A Radjak, dan jajaran diwarnai kritikan kalangan anggota dewan.
Hal itu lantaran kualitas jalan dalam Kota Jailolo yang dianggarkan lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu anggaran senilai Rp20 miliar, kerap mendapat keluhan dari masyarakat.
“Jalan dalam Kota Jailolo yang sudah dikerjakan menggunakan anggaran PEN itu sudah menjadi keluhan banyak masyarakat. Apalagi jalan yang sudah ada, malah dibongkar dan dilakukan tambal sulam,” kesal Anggota Komisi III DPRD Halbar, Sarlin Antu, Senin (27/2).
Di sisi lain, Politisi NasDem itu menilai terkait dengan anggaran pengawasan untuk pegawai di Dinas PUPR terbilang sangat kecil, sehingga pekerjaan yang dilakukan pun tampak semrawut.
Sekadar diketahui, jalan yang dilakukan tambal sulam yaitu ruas jalan Desa Gamlamo dan sebagian ruas Desa Soakonora. Untuk jalan dalam Kota Jailolo dengan pagu anggaran PEN senilai Rp20 miliar diperuntukkan juga pembangunan ruas jalan Baru-Gufasa. (adi/tan)
