TERNATE, NUANSA – Pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara, menyebut Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan tergolong orang munafik dan pengkhianat.
Pasalnya, dalam pidato politik, Zulkifli Hasan secara tegas mendorong mantan Ketua DPW PAN Malut, Iskandar Idrus, sebagai bakal caleg DPR RI dapil Malut. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dan tidak sesuai fakta. Kemudian ketika diberi amanah, ia ingkar dan mengkhianati amanah tersebut.
Itu disampaikan Ketua Badan Saksi DPW PAN Malut, Rifai Achmad, dalam konferensi pers, Jumat (5/5). Kini, Rifai telah menyatakan sikap untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Selain Rifai, dua rekannya yakni Ketua PUAN Malut Nurdiana Syah dan Wakil Ketua Bidang Keorganisasian DPW PAN Malut M. Iksan Lutfi, pun turut mundur.
Ketiganya memiliki alasan yang sama, yakni kecewa dengan keputusan DPP PAN yang tidak mengakomodir Iskandar Idrus sebagai bakal caleg DPR RI. Imbasnya, Iskandar menyatakan mundur dari jabatan lalu diikuti sejumlah pengurus PAN di kabupaten/kota se-Malut.
Selain itu, Rifai mengatakan, Zulkifli Hasan mewajibkan para anggota DPRD Fraksi PAN di seluruh Indonesia untuk menyetor uang ke DPP dengan alibi sebagai uang saksi.
“Itu semacam uang tabungan katanya. Jadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota diminta 20 persen setiap bulan dari gaji masing-masing,” ujarnya.
Zulkifli Hasan, kata Rifai, hanya memeras para kader dan tidak mengindahkan kemauan kader yang ada di wilayah. Ia lantas membandingkan kepemimpinan Zulkifli Hasan dengan ketum sebelumnya, yakni Hatta Rajasa. Di mana saat Hatta memimpin, tidak pernah meminta sepeser uang pun kepada pengurus atau kader PAN.
“Dulu waktu Pak Hatta Rajasa jadi ketum, kita ada bantuan ambulans, uang saksi dari uang pribadinya dan bukan uang kader. Ini berarti Zulkifli Hasan melemahkan kekuatan partai di daerah,” kesalnya.
“Pokoknya di era kepemimpinan Zulkifli ini, banyak memungut uang. Ini adalah salah satu sifat tidak baiknya seorang pemimpin,” sambungnya.
Selain itu, ia pun mempertanyakan elektabilitas Nita Budi Susanti yang sengaja diusung DPP pada pemilu 2024. Kehadiran Nita, hanya lantaran suami Nita adalah Waketum DPP PAN, yakni Viva Yoga Mauladi.
“Jadi dia (Viva) rela korbankan kadernya, yang penting istrinya (Nita) jadi caleg PAN. Memangnya partai ini punya Viva Yoga, sehingga seenaknya dia (Viva) atau Zulkifli Hasan? Tidak ada itu. Partai ini punya masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Ia mengimbau kepada seluruh kader PAN yang masih aktif, agar berhati-hati dengan Zulkifli Hasan. Karena bisa saja nasibnya bakal sama seperti Iskandar Idrus.
“Karena kalian juga bisa dijadikan sama dengan mantan Ketua DPW PAN Maluku Utara. Makanya ini orang (Zulkifli Hasan) sifatnya tidak bagus. Amin Rais saja dia bisa kasih keluar kok,” tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, mundurnya kader-kader PAN di Malut merupakan kejahatan politik yang dilakukan Zulkifli Hasan. Padahal hak caleg adalah hak anggota atau pengurus PAN, bukan hak Ketum.
Di sisi lain, ia menyentil kehadiran Tutur Sutikno, yang tidak jelas status jabatannya sebagai Ketua DPW PAN Malut.
“Semestinya jabatan definitif itu ada musdalub, barulah ada ketua baru. Sekarang ketua baru katanya sudah diangkat. Itu ketua dari mana? karena yang pilih itu harus DPD se-Malut yang memilih untuk definitif, bukan DPP yang memilih. Kalau begitu tidak ada dalam organisasi politik,” terangnya.
Karena itu, Zulkifli Hasan tidak tahu etika berpolitik, sebab telah mengeluarkan kader dan mengakomodir orang luar untuk jadi caleg PAN.
Sementara itu, Nurdiyana menambahkan, rekomendasi DPP PAN tidak sejalan dengan ketua DPW lantaran merekomendasi pada para kutu loncat yang notabene bukan kader PAN. Sekalipun ini ranahnya DPP, tetapi DPP tidak boleh semena-mena bersikap otoriter.
“Iskandar Idrus punya kemampuan, dukungan massa yang ril dan punya kapasitas yang siap menduduki DPR RI. Namun, hal itu disia-siakan oleh DPP dalam sekejab. Ini menunjukan DPP tidak ada komitmen yang solid bagi DPW,” tukasnya.
Sementara Iksan Lutfi menuturkan, pengunduran diri dari PAN merupakan langkah strategi dari kader, lantaran Zulkifli Hasan dengan sikap otoritasnya telah melakukan tindakan-tindakan yang tercela kepada DPW.
“Kami tahu benar Iskandar tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya indisipliner terhadap kebijakan partai. Karena itu langkah pengunduran Iskandar adalah langkah yang bijak,” katanya.
Sembari mengklaim, DPP dalam mengambil keputusan adalah langkah yang tidak arif dan tidak berkeadaban dalam mengeluarkan Iskandar dari bacaleg DPR RI. (tan)
