TERNATE, NUANSA – Desakan publik agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Adrian Yoro Naleng dari Anggota Bawaslu Maluku Utara terus bergulir.
Pasalnya, kredibilitas Adrian belakangan ini semakin diragukan publik. Skandal yang dilakukannya dengan membuat grup WhatsApp yang disinyalir melibatkan salah satu oknum anggota partai politik dengan dugaan tendensi tertentu, membuat publik bertanya-tanya tentang komitmennya sebagai Komisioner Bawaslu Malut.
Salah satu aktivis Maluku Utara, Alkafi Hi Ahmad, mengatakan menjelang pileg dan pilkada 2024 mendatang, publik membutuhkan figur yang independen dan bisa dipercaya di lembaga penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU. Sehingga itu, bisa menghasilkan pemilu yang jujur dan bertanggung jawab.
“Namun bagaimana jika oknum penyelenggara saja sudah tidak dipercaya seperti saat ini yang terjadi pada Adrian Yoro Naleng. Karena itu, oknum komisioner Bawaslu seperti ini sudah harus diberhentikan dan diganti dengan figur yang bisa dipercaya,” ujar Alkafi, Kamis (24/8).
“Masih ada figur-figur yang memiliki komitmen dan jujur jika dibandingkan dengan Adrian. Karena itu, kami mendesak DKPP agar segera memberhentikan Adrian sebagai Komisioner Bawaslu Malut. Dengan begitu, marwah Bawaslu tetap terjaga,” sambungnya menegaskan.
Menurutnya, publik Maluku Utara sudah mengetahui kasus yang melibatkan Adrian sebagai Komisioner Bawaslu Malut, bahkan publik pun sudah tak lagi menaruh kepercayaan terhadap Adrian di lembaga Bawaslu.
“Masyarakat butuh figur yang bisa dipercaya dan memiliki komitmen untuk menjaga marwah lembaga itu. Bagaimana kita bisa berharap kualitas pemilu yang demokratis, jujur dan bertanggung jawab, jika masih ada oknum seperti Adrian di dalam lembaga ini,” pungkas Alkafi. (tan)
