TERNATE, NUANSA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara menggelar pelatihan calon pelatih saksi TPS, di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (31/8). Pelatihan tersebut diikuti 10 DPC kabupaten/kota se-Malut.
Selain itu, pelatihan ini dihadiri langsung oleh Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Timo Pangeran, yang juga selaku Kepala Badan Koordinasi Saksi Nasional (BKSN), Deputi BHPP yang juga Trainer Partai Demokrat Dromauli Silalahi, dan Deputi Badiklat yang juga sebagai Trainer DPP Partai Demokrat Panji Purboyo.
Ketua DPD Partai Demokrat Malut, M Rahmi Husen, mengatakan pelatihan yang dilaksanakan hari ini adalah persiapan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Karena itu, keikutsertaan dalam kegiatan ini semuanya merupakan kader partai yang berjumlah 70 peserta.
“Alhamdulillah, semuanya hadir kurang lebih 70 orang. Awalnya kita targetkan minimal per DPC hanya mengirimkan lima orang saja. Akan tetapi, karena adanya semangat yang kuat, sehingga ada kabupaten yang mengirimkan anggotanya lebih dari itu. Seperti Halmahera Utara yang mengirimkan 15 orang. Begitu pula dengan Halmahera Barat dan Taliabu,” ujar Rahmi kepada Nuansa Media Grup (NMG).
Anggota DPRD Maluku Utara itu menambahkan, setelah pelatihan ini, pihaknya bakal menindaklanjuti di seluruh DPC kabupaten/kota hingga kecamatan.
Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Andi Timo Pangerang, menuturkan pelatih saksi yang dilatih ini masing-masing akan kembali ke kabupaten/kota untuk melakukan pelatihan saksi kepada saksi TPS secara langsung. Setelah itu, DPD turun ke DPC untuk kembali melakukan supervisi terhadap pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan DPC.
“Kami dari pusat melaksanakan pelatihan ini ke DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia termasuk Malut, yang merupakan daerah yang ke 12. Tujuannya agar para saksi kita dalam bekerja nanti mengawal dan menjaga suara itu sama kerjanya. Yang paling terpenting adalah ketika dia mengawal suara Partai Demokrat, betul-betul melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Itu yang diharapkan,” kata dia.
Andi mengaku, pelatihan ini bagian dari langkah antisipasi. Jika ada aturan seperti ini, kerja-kerja kader maupun simpatisan dalam meraih suara betul-betul terkonversi menjadi suara di TPS.
“Dan suara itulah kita jaga. Oleh karena itu, sekarang yang dibentuk Demokrat pada periode ini namanya Badan Koordinasi Saksi Nasional yang sifatnya adhock selama pemilu ini dan diamanahkan ke saya sebagai pimpinannya. Ini ditugaskan untuk menjaga setiap TPS minimal satu saksi, artinya jangan ada TPS yang kosong,” pungkasnya. (ano/tan)
