TERNATE, NUANSA – Komisi II DPRD Kota Ternate menyoroti buruknya penataan sejumlah pasar di Ternate, termasuk penataan Pasar Syariah di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, yang dianggap sangat amburadul.
“Penataan pasar jangan hanya Pasar Syariah Sasa, tapi semua pasar yang ada di Kota Ternate harus ditata, dan bila perlu ada ketegasan dari pemerintah,” ujar Anggota Komisi II DPRD Ternate, Jamian Kolengsusu, Sabtu (30/9).
Menurutnya, buruknya penataan pasar di Ternate sudah menjadi masalah klasik. Kendati begitu, kata dia, sejauh ini Pemkot Ternate belum mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah pasar tersebut. Bahkan sejumlah pasar akan ditata apabila ada momentum.
“Saya pernah turun ke pasar untuk lihat langsung di beberapa lokasi itu sudah cukup bagus. Tapi apakah hanya sesaat, nanti ada momentum Apeksi baru dilakukan penataan, itu saya juga kurang memahaminya,” tuturnya.
Jaminan mengatakan, jika Pemkot memberikan ketegasan dalam penataan pasar, tentu masyarakat bisa menaati perintah dan regulasi pemerintah. Namun karena tidak ada ketegasan penataan dari Pemkot, sehingga masyarakat dan para pedagang terlihat cuek dan acuh tak acuh.
“Nanti dilihat satu dua minggu ke depan, apakah kondisi pasar masih amburadul karena momentum atau tidak. Seharusnya ini dipertahankan, kalau memang dilarang berjualan di situ harus betul-betul ditegaskan, jangan karena ada momen ini baru dilakukan ketegasan,” kata dia.
Politikus Gerindra itu menegaskan, Pasar Syariah Sasa yang sudah dibangun harus dimanfaatkan secara maksimal. Sebab bangunan tersebut menggunakan uang daerah, termasuk masyarakat setempat harus diberi edukasi.
“Kami sudah sampaikan dan kita juga sudah pernah panggil lurah-lurah untuk bicarakan soal pasar ini, tapi sampai sekarang tidak terealisasi,” ucapnya.
Ia menilai, Pasar Syariah Sasa bisa dimanfaatkan dengan baik jika sudah direnovasi, sehingga para pedagang pun bisa menempati tempat penjualan dengan baik.
“Saya ikuti perkembangannya di sana, itu sebenarnya bukan hanya pasarnya yang harus diperbaiki, tapi pola perilaku masyarakat juga harus ada ketegasan dari Pemkot,” tandasnya. (tan)
