TERNATE, NUANSA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera membayar gaji ribuan guru honorer daerah (Honda). Setidaknya terdapat 1.652 guru yang belum menerima gaji selama sembilan bulan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja guru, dan dipastikan berpengaruh pada kualitas pendidikan di Maluku Utara.
“Mulai dari Januari sampai Oktober, guru honorer dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di 10 kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara belum menerima gaji honda. Menurut kami ini akan berpengaruh pada kinerja dan profesionalitas tenaga pengajar,” ujar Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat IMM Malut, Rusnia Samiun, kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (11/10).
Menurutnya, sekitar Rp13 miliaran lebih anggaran honda telah diakomodir dalam APBD Perubahan. Hanya saja, pembayarannya belum dilakukan oleh Pemprov. Ia pun menilai, hal ini menunjukkan bahwa Pemprov tidak peduli dengan pendidikan di Maluku Utara.
“Kami mendapat informasi melalui media massa, bahwa ada Rp13 miliar lebih yang telah dimuat dalam APBD-P untuk pembayaran gaji guru honorer, tapi anehnya sampai sekarang belum saja dieksekusi. Ini adalah gambaran betapa tidak pedulinya Pemprov terhadap pendidikan di Maluku Utara. Untuk itu, kami mendesak kepada pemerintah agar segera melakukan pembayaran, demi kestabilan aktivitas pendidikan dan kualitas pendidikan yang baik di Maluku Utara,” pungkas Rusnia. (tan)
