JAKARTA, NUANSA – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid memimpin diskusi yang dilaksanakan dengan delegasi Pemerintah Rwanda yang dilaksanakan pada Senin (9/10/2023). Ada berbagai macam topik yang dibahas dalam diskusi tersebut di antaranya tentang Undang-Undang Desa, dana desa yang diserahkan langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), hingga pendampingan Kemendes PDTT ke desa-desa seluruh Indonesia.
Terkait dana desa, Sekjen Taufik menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan, regulasi yang mengaturnya, hingga cara pencairannya. Beberapa penjelasannya menunjukkan bahwa dana desa bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa terkait.
“Desa menggunakan dana desa ini sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pemanfaatannya tetap mengikuti peraturan yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tapi membuka ruang seluas-luasnya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Bahkan pemanfaatan dana desa juga dapat diambil dari hasil musyawarah desa (Musdes),” ujar Taufik Madjid di hadapan delegasi Pemerintah Republik Rwanda di Ruang Rapat Eksekutif Kemendes PDTT, Jakarta.
“Musdes ini dihadiri banyak pihak, ada tokoh desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, bahkan yang mewakiliki masyarakat difabel atau dalam posisi marginal desa juga ada,” sambungnya.
Sementara itu, terkait dengan BUMDesa, Sekjen Taufik Madjid menekankan prinsip untuk tidak mematikan usaha yang telah dilakukan warga setempat. Para aktor pengelola BUMDesa juga diberikan hak seluas-luasnya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki desa.
Selain itu, tidak sedikit pula bantuan yang akan diberikan pemerintah untuk pengembangan dan kemajuan BUMDesa. Tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak ada penyalahgunaan melalui bantuan tersebut. “Kita sangat selektif dalam memberikan bantuan kepada BUMDesa. Satu sudah berbadan huku, yang kedua BUMDesnya usahanya sudah mulai maju kita tambah dana stimulan besarannya Rp75.000.000 saja. Tapi dia bisa memutar usaha dari dana desa atau bantuan pihak lain,” papar Sekjen Taufik Madjid.
Sekadar informasi, kedatangan delegasi Pemerintah Republik Rwanda bersama organisasi nirlaba SPARK Microgants adalah untuk mempelajari berbagai aspek pembangunan perdesaan di Indonesia termasuk praktik-praktik terbaik, kebijakan, dan inovasi, yang telah diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Hadir mendampingi Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPKTrans Danton Ginting Munthe, Kepala BPI Ivanovic Agusta, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, Plt Dirjen PPDT Rafdinal, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Bito Wikantosa, Direktur Pengembangan Produk Unggulan Ari Indarto Sutjiatmo, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Cece Yusuf, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Fajar Tri Suprapto, dan Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun M.
Sementara itu, delegasi Pemerintah Republik Rwanda adalah Kabera Godfrey didampingi Ngendahimana Pascal dan Uwimana Japhet. Audiensi ini juga diikuti secara aktif oleh perwakilan dari SPARK Microganst yaitu Nsabimana Gilbert, Mugwaneza Rachel, Mugeni Liliane, dan Harshil Haren Parekh. (kov)
