Polmas  

Bawaslu Morotai dan Pers Komitmen Perangi Isu Hoaks Jelang Pemilu 2024

Suasana diskusi Bawaslu Morotai dan pers perangi isu hoaks jelang Pemilu 2024.

DARUBA, NUANSA – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai menggelar diskusi bersama wartawan terkait menangkal isu-isu hoaks jelang Pemilu 2024. Diskusi bertajuk “Bawaslu Berkawan dengan Wartawan” ini berlangsung di Kafe Irama, Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Selasa (31/10) malam.

Ketua Bawaslu Morotai, Ramla Molle, mengatakan peran pers sangat penting, sehingga harus bersama-sama mengawal tahapan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) di Morotai.

“Dalam pemilu itu pasti banyak berita atau isu-isu hoaks. Teman-teman wartawan lebih tahu dan cepat dalam mendapatkan informasi. Jadi kami harap bersama wartawan ini kita bisa membendung berita hoaks untuk meminimalisir konflik di Pemilu nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Morotai, Mulkan Hi Sudin, menegaskan pihaknya akan tetap berupaya membangun komunikasi dengan seluruh pihak untuk sama-sama berperan aktif mengawasi tahapan Pemilu di Morotai, terutama pers yang dianggap sebagai salah satu stakeholder yang punya peran paling penting.

“Data yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia secara nasional, bahwa di Maluku Utara untuk indeks kerawanan pemilu (IKP) kita di urutan ketiga, politik uang di urutan teratas, netralitas ASN kita di urutan pertama dan isu SARA kita masih di urutan teratas. Itu artinya tanggung jawab kami besar dan sangat berat,” terangnya.

“Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya kami tetap membangun komunikasi dengan semua stakeholder yang ada di Morotai dan ini (pers) salah satu stakeholder yang sangat penting dan berperan aktif dalam mengawasi tahapan pemilu di Kabupaten Pulau Morotai,” sambungnya.

Ia menambahkan, data-data yang dirilis Bawaslu RI tersebut banyak terjadi saat masa kampanye. Ia berharap, sebelum memasuki tahapan tersebut, pers dan Bawaslu Morotai sudah punya langkah-langkah jitu dalam rangka pengawasan dan penanganan pada saat proses kampanye nanti. Ini karena di Morotai sendiri kasus netralitas ASN dan politik uang merupakan yang tertinggi di Maluku Utara.

“Pemilu itu arena konflik. Orang saling hujat dalam proses kampanye itu sudah pasti. Tinggal kita lihat apakah kursi yang didapat dengan cara-cara yang elegan ataukah sebaliknya. Saya kira sebelum kita memasuki tahapan kampanye, setidaknya kita sudah harus mempunyai satu strategi untuk mengawasi mereka,” tutupnya. (tr1/tan)