DARUBA, NUANSA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, berharap cemas lantaran anggaran pengawasan Rp8,9 miliar untuk Pilkada 2024 belum final.
“Kami sudah bahas dengan tim TAPD, dan kesimpulannya dari Rp9,8 miliar sekian yang kami usulkan, hanya dihasilkan Rp8,9 miliar sekian. Jadi, itu katanya akan dipanggil lagi lantaran belum final, karena harus dirapatkan dengan bupati dan sekda,” ujar Ketua Bawaslu Morotai, Ramla Molle kepada Nuansa Media Grup, Selasa (14/11).
Menurutnya, anggaran yang sudah ditetapkan tersebut sudah sangat kecil untuk keperluan pengawasan Pilkada 2024 di Morotai nanti. Bagaimana pun, kata Ramla, pemilu merupakan agenda negara dan bukan hanya agenda Bawaslu, sehingga segalanya harus ditopang bersama.
“Kalau dari Bawaslu itu sudah sangat kecil ya, karena tadi sudah dikurangi sekitar Rp900 juta sekian dan angka itu cukup signifikan bisa menunggak tahapan pengawasan dan pencegahan” kata dia.
“Jadi sudah tidak bisa dikurangi, itu final. Pembahasan tadi adalah yang terakhir, tinggal diundang untuk teken NPHD (naskah perjanjian hibah daerah),” sambungnya.
Senada, Asisten I Setda Morotai, Muhlis Baay, menuturkan anggaran yang dibahas oleh TAPD bersama Bawaslu Morotai masih belum final.
“Masih belum final, kami mesti lapor ke bupati. Tadi itu kami sudah bahas, nanti hasilnya dilaporkan ke bupati, nanti bupati putuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah,” tegasnya. (tr1/tan)
