LABUHA, NUANSA – Masyarakat Pulau Makian dan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, mengeluhkan akses jalan hingga pelayanan air bersih. Warga menilai, hal ini lantaran kurang mendapat perhatian dari Pemda setempat. Sehingga putusnya akses jalan ini dipastikan menghambat kelancaran transportasi orang maupun barang.
Hal itu disampaikan Muksin Amrin saat berkunjung ke Pulau Makian dan Kayoa pada 15-17 November 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka menemui Tim Relawan TeMAn serta pengurus ranting Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), guna menguatkan konsolidasi jelang kampanye di 22 desa di wilayah Pulau Makian dan Kayoa.
Di sana, Muksin yang juga bakal calon anggota DPRD Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan ini sempat berdiskusi dengan warga sekitar. Ia mendapat keluhan dari permasalahan yang beragam, seperti putusnya akses jalan darat antara Desa Dauri, Gurua dan Mailowa di Pulau Makian, sehingga transportasi yang digunakan saat ini adalah transportasi laut sebagai sarana menghubungkan ketiga desa tersebut.
Bukan hanya itu, untuk Makian Barat khususnya tujuh desa seperti Desa Sebelei, Talapao, Mataketen, Tagono, Ombawa, Bobawa dan Malapat, masyarakat mengeluhkan hal serupa, yakni jalan penghubung antar desa. Sebab kebutuhan jalan untuk tujuh desa ini merupakan objek vital guna memperlancar keluar-masuknya barang dagangan masyarakat.
“Transportasi tidak memungkinkan untuk dibangun pelabuhan, karena ketujuh desa dimaksud merupakan area gelombang laut yang besar yang sering menghantam daratan pantai tersebut,” ujar Muksin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (21/11).
Sehingga ketika musim ombak, maka alternatifnya masyarakat yang hendak ke Kota Ternate terpaksa naik ojek ke Pelabuhan Rabut Daio melintasi fasilitas jalan seadanya, sehingga memakan biaya berkisar Rp80 ribu sampai Rp150 per orang.
“Kalau dihitung, maka biaya transportasi ke Ternate lebih kecil yakni Rp70 ribu dibandingkan dengan dari Makian Barat ke pelabuhan terdekat di Pulau Makian, sehingga sarana jalan di Makian Barat haruslah dibangun oleh pemerintah untuk memangkas kesenjangan ekonomi, mensejahtarakan masyarakat di sekitar, memangkas kesulitan akses pendidikan dan kesehatan serta memangkas diparitas yang selama ini terjadi di Makian Barat. Dengan demkian, maka akan menimbulkan efek ekonomi baru di tengah-tengah aktivitas masyarakat,” ujar Muksin.
Selain itu, pada 17-18 November 2023, Muksin juga bertandang ke delapan desa di Pulau Kayoa. Selama dua hari di sana, Muksin mendapat keluhan warga terkait pelayanan air bersih yang belum tersedia, sehingga masyarakat sering mengandalkan air hujan sebagai sarana alternatif.
“Memang ada beberapa desa yang sudah dibangun akses air bersih, namun sampai saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga ketika musim kekeringan melanda Pulau Kayoa, maka dampaknya mengurangi debit air yang biasanya digunakan, yakni sumur sebagai sumber konsumsi air sehari-hari dan kadang juga sumber air didapati kadar airnya terasa air laut,” paparnya.
Setelah menerima permasalahan sosial di dua pulau tersebut, Muksin meminta ke depan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan lebih memfokuskan arah kebijakanya ke dua pulau itu sebagai suatu keharusan. Karena sesungguhnya pembangunan infrastruktur sarana prasana adalah tanggung jawab mutlak pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. (tan)
