JAILOLO, NUANSA – Bawaslu Halmahera Barat me-launching program Kampung Pengawasan Pemilu Bermartabat (Kaliber) di Desa Jere, Kecamatan Ibu Selatan, dan Desa Gamnyial, Kecamatan Sahu Timur, Senin (11/12).
Sebelumnya, Bawaslu telah meluncurkan program serupa di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo. Launching Kaliber sendiri ditargetkan berlangsung di sembilan kecamatan Kabupaten Halmahera Barat dengan tujuan meminta partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2024.
“Kaliber ini merupakan konsep Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang diturunkan ke Bawaslu kabupaten/kota termasuk di Halmahera Barat yang melekat di Devisi Hukum dan Pengawasan. Sehingga kemarin kita mulai launching perdana di Desa Idamdehe, dan hari ini di Desa Jere dan Desa Gamnyial,” ujar Ketua Bawaslu Halbar, Nimrot Lasa.
Menurutnya, tujuan dari Kaliber ini sesuai rujukan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, di mana Bawaslu harus bermitra dengan elemen-elemen yang turut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu.
“Jadi yang hadir ini dari tokoh masyarakat, toko adat, tokoh pemuda, pemuda gereja, dan remaja masjid. Semuanya kami rangkul untuk melibatkan mereka dalam pengawasan proses Pemilu,” jelasnya.
Nimrot mengaku, melalui Kordiv Hukum dan Pengawasan dapat mengarahkan setiap kecamatan untuk melihat desa yang punya partisipatif Pemilu 2024 yang paling tinggi. Ketika desa itu bersedia, kata dia, maka sudah mampu mengambil risiko dan menjadi salah satu desa percontohan di wilayah kecamatan.
Senada, Kordiv Hukum, Pencegahan dan Parmas Bawaslu Halbar, Helni Rosiana Amo, mengatakan Kaliber ini ditargetkan di-launching di sembilan kecamatan.
“Kami target untuk minggu ini sudah selesai, dan sampai saat ini sudah tiga desa yang di-launching Kaliber ini. Besok itu lanjut di Kecamatan Jailolo Selatan tepatnya di Desa Dodinga,” kata dia.
Menurutnya, sesuai Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yakni masyarakat ataupun kelompok serta individu diminta untuk mengawal, karena substansinya adalah kedaulatan tertinggi ada pada masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan masyarakat bukan lagi sebuah opsi, tapi menjadi suatu keharusan bahwa masyarakat terus terlibat aktif dalam pengawasan.
“Harapan kami untuk desa kaliber ini untuk desa anti politik uang, kemudian menjadi desa anti ujaran kebencian serta desa anti isu SARA. Walaupun beda pilihan tetapi tujuannya sama untuk mengawal proses demokrasi ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (adi/tan)
