JAILOLO, NUANSA – Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Barat, Albert Hama, menilai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Dana Desa (DD) 2022 ke 122 desa oleh Inspektorat melalui Bupati James Uang, syarat dengan kepentingan politik.
Dari 169 desa, menurut dia, Inspektorat Halbar telah mengeluarkan 122 LHP tahun 2022 lalu diserahkan oleh Bupati James pada 29 Januari 2024. Sehingga itu, ia menilai ada keanehan lantaran LHP tersebut baru diserahkan pada momentum tahun politik 2024.
“Ini sebagai gertakan Bupati Halbar terhadap para kepala desa agar mengamankan partai penguasa. Oleh sebab itu, saya tegaskan kepada Plt Inspektur Halbar Reinhard Bunga agar tidak bermain-main kalau tidak mau bermasalah dengan Fraksi PKB. Kenapa LHP tahun 2022 tidak diserahkan pada awal 2023, tetapi diserahkan pada tahun 2024 ada apa,” kata Albert dengan nada tanya, Kamis (1/2).
Karena itu, Albert menegaskan hal ini patut diduga dan dicurigai karena dipastikan ada tendensi politik. Jika demikian, Albert menegaskan pihaknya akan lawan sampai titik darah penghabisan.
“Jadi ini merupakan sebuah ancaman untuk para kepala desa jika tidak memilih partai penguasa, bahkan konsekuensinya kepala desa akan digiring ke aparat penegak hukum,” tandas Albert. (adi/tan)
