JAILOLO, NUANSA – Selain menemukan adanya pasien yang terlantar di RSUD Jailolo, Bupati Halmahera Barat James Uang juga menemukan kelangkaan obat di apotek yang tidak masuk dalam Formularium Nasional (Fornas). Hal itu diungkapkan Bupati saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Jailolo, Jumat (1/3).
Tak sedikit Bupati menerima keluhan pasien yang tidak mendapatkan persediaan obat di rumah sakit. Akibatnya, mereka harus membeli obat di luar.
Amatan wartawan di lapangan, pasien yang berada di ruang kebidanan dan ruang anak mengeluh terkait dengan obat multivitamin yang kosong, termasuk hansaplast pun tidak ada di apotek RSUD Jailolo.
Di hadapan tenaga kesehatan (nakes) dan apoteker, Bupati mempertanyakan penyebab kelangkaan obat-obatan tersebut.
Salah satu nakes bagian pengadaan obat mengaku, pihak rumah sakit sudah bekerja sama dengan Apotek Satirah. Di mana, jika stok obat di rumah sakit kosong, maka langsung diambil di Apotek Satirah. Namun, berdasarkan pengakuannya, Apotek Satirah juga tak selamanya memiliki persediaan obat. Tetapi selalu berusaha untuk memenuhi permintaan.
“Kalau tidak ada (obat), kami juga beli ke Ternate di Kimia Farma. Itu pun dengan persyaratan penyelesaian utang baru bisa dikasih, dan pengiriman ke sini harus lewat ekspedisi hingga dua pekan baru tiba di RSUD Jailolo,” ujarnya.
Menurutnya, untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), biaya pengadaan obanya senilai Rp3,5 miliar, di antaranya Rp2 miliar untuk pengadaan obat dan BMHP, serta sisanya Rp1,5 miliar untuk membayar utang di Kimia Farma.
“Utang itu kami bayarkan ke Kimia Farma yang totalnya Rp8 miliar, tetapi kemarin Pemda sudah bayar sehingga masih menyisakan Rp7,9 miliar sekian. Utang itu bawaan dari pemerintahan sebelumnya di tahun 2020,” jelasnya.
Tidak hanya itu, keluhan pun datang dari para nakes. Di mana, ada dokter di RSUD Jailolo yang tidak meresepkan obat sesuai dengan yang masuk dalam daftar Formularium Nasional (Fornas).
“Permintaan untuk digantikan dengan jenis obat yang sama, tetapi dokter tetap bersikeras dengan obat yang diresepkan, maka mau tidak mau harus beli di luar. Padahal ada aturan yang berlaku, jika obat yang tidak terdaftar dalam Fornas maka itu di luar penanganan BPJS,” tuturnya.
Terkait itu, Bupati menilai ada miskomunikasi antara dokter dan pihak apoteker. James berjanji bakal melakukan rapat pada Senin pekan depan bersama seluruh dokter setempat dan pihak BPJS terkait hal tersebut.
“Jadi para apoteker harus perbaikan pelayanan karena kasihan pasien yang tidak punya uang harus beli obat di luar,” ujar politikus Demokrat ini.
Orang nomor satu di Pemkab Halbar itu menambahkan, ada dokter yang buka praktek di tempat lain, sementara di rumah sakit masih ada pasien yang terlantar.
“Saya tidak takut kalau dokter mundur, karena masih banyak dokter yang lain daripada pelayanan terbengkalai di Halmahera Barat seperti sekarang ini,” katanya.
“Jadi ini harus dievaluasi, karena akan rusak pelayanan kayak begini, apalagi masalahnya kalau pasien tidak punya uang dan hanya pakai BPJS, tapi harus beli obat di luar itu pakai uang dari mana,” tambah James dengan nada tanya.
Bupati Temukan Pasien Terlantar
Bupati juga menemukan ada pasien yang terlantar di ruangan instalasi gawat darurat (IGD). Pasien yang diduga penderita diare tersebut belum ditangani dokter spesialis setempat. Bahkan saat Bupati datang, Direktur Utama RSUD Jailolo pun tak berada di tempat dan dikabarkan berada di Jakarta.
James mengatakan, sidak ini dilakukan untuk mengecek pelayanan dokter dan perawat, termasuk ketersediaan obat. Dari hasil kunjungan tersebut, kata James, ia menemukan pelayanan di IGD kurang baik karena kerap kali mendapat keluhan masyarakat. Karena itu, ia meminta manajemen RSUD agar pelayanan di IGD diperbaiki, sehingga menciptakan kualitas yang baik.
“Sidak tadi ditemukan ada pasien yang derita diare tidak tertangani di IGD semalaman, karena dokter spesialisnya yang lagi buka praktek berada di luar daerah, sehingga pasien tidak terlayani,” ujar James kepada wartawan, Jumat (1/3).
“Bagaimana mau sehat kalau dokternya abaikan tugas seperti itu, jadi saya tegaskan di rapat nanti bersama semua dokter yang bertugas di Halbar, jangan lagi praktek di tempat lain. Kalaupun mereka tidak mau, silakan keluar dari Halbar, karena sekarang sudah banyak dokter,” sambungnya menegaskan.
Menurutnya, dokter mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melayani pasien dengan cara yang baik.
“Gaji mereka itu dibayar pakai uang rakyat lewat APBD maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jadi mereka jangan mengabaikan tugas. Nanti saya perintahkan direktur rumah sakit harus segera menertibkan semua pelayanan yang ada di dalam rumah sakit termasuk dokter,” tegasnya. (adi/tan)
