TERNATE, NUANSA – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ternate menggelar dialog terbuka di Kedai Kopi Sabeba Kota Ternate, Senin (22/4) malam. Dialog bertajuk “Mengulas Problem Sampah dan Efektivitas Penggunaan APBD Kota Ternate” ini menghadirkan tiga narasumber.
Mereka adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ternate Muhammad Syafei, Wakil Ketua DPRD Ternate Henny Sutan Muda, dan akademisi Universitas Khairun Dr. Mochtar Adam.
Dalam sambutannya, Ketua GMKI Ternate, Chrisvanus Th lahu, menyampaikan sebagai mitra kritis yang baik, GMKI Ternate perlu mengambil bagian dan tanggung jawab memecahkan problem sampah di Kota Ternate.
“Karena itu, dialog yang diselenggarakan ini kiranya menjadi media bertukar gagasan serta menstimulasi kita semua untuk bergerak membantu pemerintah meminimalisir intensitas sampah di Kota Ternate,” ucapnya.
Menurutnya, GMKI Ternate akan bermitra dengan OKP serta instansi pemerintah untuk sama-sama membantu memecahkan problem sampah ini dengan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.
Sementara itu, Kepala DLH Muhammad Syafei dalam paparannya mengatakan, banyak hal yang menjadi persoalan terkait problem sampah ini, di antaranya armada pengangkut sampah yang terbatas, alat berat untuk meratakan sampah di TPA juga sudah tua, dan biaya pemeliharaannya cukup besar.
“Kita juga belum memiliki teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi bernilai. Namun Pemkot Ternate memiliki berbagai kebijakan yang akan diterapkan, di antaranya jam buang sampah yang perlu diatur dari pukul 18.00 WIT sampai pukul 04.00 WIT. Selain itu, Pemkot ternate melakukan pengadaan 20 unit mobil L 300 untuk membantu pengangkutan sampah ke TPA. Di sisi lain, sanksi untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan perlu diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Syafei.
Akademisi Unkhair Dr Mochtar menuturkan, mengatur jam buang sampah adalah langkah yang kurang efektif, karena penumpukan sampah di masyarakat bergantung pada aktivitas masing-masing yang tidak menentu waktunya.
“Alokasi anggaran untuk DLH sebesar Rp30 miliar lebih dari APBD Rp1,3 triliun, terlalu sedikit untuk masalah urgen ini. Sehingga kami mendorong kepada semua stakeholder terkhususnya mahasiswa untuk mendesak Pemkot menaikan alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup,” tegas Mochtar.
Sementara, Henny Sutan Muda menegaskan, Pemkot berjalan agak lamban dalam menangani sampah yang kian riskan ini. Ia seirama dengan Mochtar terkait alokasi anggaran dari APBD Kota ternate dinaikan.
“Kalau perlu Rp100 milliar untuk memenuhi fasilitas pengelolaan sampah yang terbatas, sehingga tidak terjadi penumpukan di TPA yang juga dikeluhkan oleh masyarakat sekitar TPA. Selain itu, upaya mengefektifkan bank sampah harus betul-betul diseriusi untuk pengelolaan sampah menjadi bernilai,” tegas politikus Demokrat itu. (tan)
