Daerah  

Lindungi Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Puji Pemkot Ternate

Sekkot Ternate menghadiri monitoring dan evaluasi implementasi inpres nomor 2 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ternate yang memiliki rasa kepedulian dan perlindungan dengan mengalokasikan anggaran bagi para pekerja rentan sebesar Rp1,4 miliar dalam APBD 2024.

Hal itu disampaikan Deputi Direktur Bidang Pengawasan BPJS ketenagakerjaan, Ady Hendrata, dalam monitoring dan evaluasi implementasi inpres nomor 2 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara, Selasa (7/5).

“Kami mengundang pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar bagaimana membahas pelaksanaan inpres optimalisasi program jamsostek. Di kota Ternate sudah ada perlindungan para pekerja rentan, yang dibantu iuran pemerintah daerah sehingga kami mengapresiasi Pemkot Ternate yang sudah begitu peduli memberikan perlindungan, baik tukang ojek, disabilitas, penyapu jalan dan pelaku UMKM,” ucapnya.

Menutrutnya, saat ini sedang diverifikasi oleh BPJS ketenagakerjaan Kota Ternate untuk dipastikan datanya valid. Setelah datanya valid, pihaknya melaporkan ke Sekkot Ternate, Rizal Marsaoly.

“Jadi kami akan memberikan penghargaan pada pemerintah daerah yang jamsosteknya tinggi, tapi dinilai dulu beberapa kriteria oleh serikat pekerja, Apindo, unsur pemerintah dan BPJS,” jelasnya.

Ia berharap, Pemkot Ternate kembali meraih juara di tahun 2024. Karena itu, sementara dinilai kepesertaan pekerja yang dilindungi Pemerintah Kota Ternate, pengurusan surat izin persyaratan BPJS ketenagakerjaan, dan regulasi perwali nomor 50 tahun 2023 yang dilihat.

“Tapi berharap ada dukungan Wali Kota Ternate untuk disandingkan dengan kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Tapi paling penting masyarakat terlindungi BPJS ketenagakerjaan, sehingga ketika meninggal dunia dapat santunan dari pemerintah sebesar Rp42 juta dan anaknya dapat beasiswa Rp174 juta,” tuturnya.

Sementara itu, Sekkot Ternate Rizal Marsaoly mengaku, tahun ini Pemerintah Kota Ternate memang menganggarkan APBD 2024 kurang lebih Rp1,4 miliar untuk dialokasikan keberpihakan para pekerja rentan untuk non ASN.

“Kami berharap visi misi kepala daerah betul-betul bersinergi dengan pemerintah pusat. Kami juga berterima kasih ada evaluasi BPJS Ketenagakerjaan untuk lihat 10 kabupaten kota. Dan tahun ini keberpihakan Kota Ternate sudah ada, dan target untuk dapat penghargaan itu kami sudah siap,” tandasnya. (udi/tan)