LABUHA, NUANSA – Kabupaten Halmahera Selatan saat ini diperhadapkan dengan persoalan air bersih, pendidikan, dan tingginya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Masalah ini bisa dibilang paling urgen yang harus dituntaskan. Namun, realitasnya Pemkab Halsel hingga saat ini belum membijaki secara maksimal.
Atas dasar itulah, anggota DPRD Halsel dari Fraksi NasDem, Fadilah Mahmud, bersuara dalam rapat paripurna ke III, masa persidangan IV dengan agenda peringatan HUT Kabupaten Halmahera Selatan ke-21 tahun 2024, Sabtu (8/6) malam.
Fadilah menyampaikan, masalah air bersih yang dikonsumsi masyarakat Bacan saat ini kualitasnya perlu diperhatikan. Di mana, air yang digunakan masyarakat untuk keperluan minum dan mandi, berwarna kecokelatan jika sudah turun hujan.
Sehingga di kesempatan itu, ia mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) segera mencari solusi terkait kualitas air itu.
“Di wilayah Bacan sini mungkin sebagian besar masyarakat sudah merasakan. Setiap kali hujan, pasti air yang sumbernya dari PDAM pasti kecoklatan. Ini harus diperhatikan,” ucapnya.
Untuk masalah pendidikan, Fadilah meminta Pemkab Halsel harus fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga guru.
Di sisi lain, dalam hal distribusi guru, politisi asal Makian-Kayoa ini berharap ada keadilan di situ. Ini artinya, pendistribusian tenaga pendidik harus merata dan tidak ada pemberlakuan khusus terhadap peningkatan pendidikan di setiap kecamatan tertentu.
“Jangan hanya guru-guru itu banyak di tempatkan di ibukota (Kecamatan Bacan). Kemudian pemerintah daerah juga harus segera terapkan kurikulum berbasis lokal di setiap sekolah,” pintanya.
Srikandi Partai NasDem ini juga mengingatkan masalah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang setiap tahunnya terjadi peningkatan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku lembaga teknis dan mitra kerjanya di komisi I, diharapkan agar intens melakukan sosialisasi dan turut serta pada pemberantasan kasus tersebut.
“Organisasi-organisasi yang bergerak di isu-isu perlindungan perempuan dan anak, harus dilibatkan,” harapnya.
Selain air bersih, pendidikan dan pencabulan anak di bawah umur, anggota DPRD dua periode ini menyoroti sektor pembangunan infrastruktur Halmahera Selatan di tahun ke-21 ini.
“Tapi masalah-masalah lain juga harus diperhatikan. Misalnya, masalah pangan dan kasus HIV. Kita inginkan di tahun ke-21 Halmahera Selatan ini menjadi evaluasi kinerja,” pungkasnya. (ano/tan)
