Daerah  

Akademisi Anggap Wali Kota Ternate tak Mampu Wujudkan Program Peduli BAHIM

Muammil Sun'an. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muammil Sun’an, menilai program peduli Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) yang dicetuskan Pemkot Ternate di bawah kepemimpinan M Tauhid Soleman masih jauh dari harapan.

Ia menilai, visi misi Pemkot Ternate dengan jargon Ternate Mandiri dan Berkeadilan (Ternate Andalan), tentunya syarat akan nilai-nilai kemanusiaan dalam program pembangunan yang direncanakan selama periode kepemimpinan Tauhid Soleman.

“Dalam visi Ternate Andalan, terdapat kurang lebih 8 misi Ternate Mandiri dan Berkeadilan. Kita semua memahami bahwa misi merupakan suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh pemerintahan kota untuk mencapai visinya,” ucap Muammil, Senin (1/7).

Menurutnya, dari 8 misi Ternate Andalan, terdapat satu misi, yakni peduli BAHIM. Misi tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat bisa merasakan adanya keadilan dari setiap kebijakan pembangunan kota.

“BAHIM sebagai wilayah terluar tentunya sangat membutuhkan perhatian serius dari Wali Kota M Tauhid Soleman, agar selalu berlaku adil dalam kebijakan pembangunan dan kebijakan sosial,” ujarnya.

Namun faktanya, hingga berakhirnya masa jabatan Tauhid Soleman sebagai Wali Kota Ternate, tidak mampu mewujudkan visi misinya dalam menciptakan kemandirian dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Ternate.

“Jika ditelusuri dari setiap kebijakan Pemerintah Kota Ternate semasa kepemimpinan Tauhid Soleman, tidak ada satu pun misi yang berhasil diwujudkan, termasuk banyaknya kebijakan yang bukan untuk kepentingan publik,” katanya.

“Padahal kita semua tahu, bahwa kebijakan publik adalah buah dari kontrak antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan, agar kehidupan masyarakat semakin membaik,” sambung Muammil.

Sayangnya, kata dia, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai visi misi Ternate Andalan, yang salah satu misinya adalah peduli BAHIM. Kebijakan-kebijakan yang diimplementasi oleh Pemerintah Kota Ternate selama ini dinilai semakin jauh dari kondisi riil kehidupan masyarakatnya.

“Kebijakan publik memegang peran vital dan berpengaruh terhadap setiap sendi kehidupan masyarakat, sehingga harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya, agar visi misi Ternate Andalan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (RPJMD) yang dihasilkan bisa mencapai tujuan melalui proses implementasi,” katanya.

Namun, kebijakan publik yang dihasilkan kadang tidak pernah berbanding lurus dalam proses implementasinya. Terkait itu, Wali Kota Ternate dinilai telah ingkar janji, karena kebijakan-kebijakan sangat tidak peduli terhadap pembangunan di BAHIM. Bahkan, kebijakan pembangunan selama kepemimpinannya merupakan kebijakan “pembangunan tanpa perasaan”.

Muammil juga menambahkan, pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi atau memperkecil kesenjangan antarwilayah yang ada di Kota Ternate, yakni pusat kota dengan wilayah terluar/pinggiran.

“Faduli BAHIM tentunya diharapkan adanya pemerataan infrastruktur, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Namun faktanya, kebijakan pemerintah kota yang tidak berpihak kepada BAHIM, bisa dikatakan hanya sebuah janji-janji politik Tauhid Soleman kepada masyarakat untuk meraih suara dalam pilkada,” tandasnya. (tan)