Pj Gubernur Malut: Seluruh Pelayanan Publik Diupayakan Masuk Zona Hijau

Rapat bersama Ombusman RI, Pemprov Malut serta unsur Forkopimda. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Untuk mendapatkan gambaran informasi, masukan serta solusi terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terhadap masyarakat di Maluku Utara, maka Pemprov Malut melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Ombudsman RI bersama unsur Forkopimda dan para bupati/wali kota se-Malut, Kamis (4/7) di lantai II kediaman Gubernur (eks crysant) Ternate.

Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir, dalam arahan pembukaannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, di Malut. Hal ini dirasa sangat penting untuk melihat secara langsung dinamika dan perkembangan sistem pelayanan publik yang berada di Malut sebagai salah satu daerah provinsi kepulauan.

“Kita (pemerintah) tentunya tetap bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, namun pekerjaan yang dilakukan ini tetap dipantau oleh lembaga yang berwenang (Ombudsman), tujuannya agar kita bisa mengetahui sejauh mana capaian standar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pekerjaan yang dilakukan,” ucap Samsuddin.

Ombudsman juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemprov Malut masih berada pada zona kuning (kategori zona sedang), tentunya kami terus berupaya untuk berada di zona hijau (kategori zona tinggi),” katanya.

Hal ini penting untuk dilakukan perbaikan di semua tingkatan, agar penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan pencegahan terjadinya maladministrasi tidak terjadi dalam semua unsur sistem pemerintahan di Malut.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang telah menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Ini menjadi tahun terakhir RPJMN, Ombudsman telah dipercaya untuk melakukan penilaian, pengawasan pada pemerintahan. Kami berharap kepada pemerintah daerah yang masih berada di zona merah dan kuning, agar lebih tingkatkan lagi kinerja pelayanan publik untuk bisa berada pada kategori zona hijau,” imbuhnya.

Ia pun menyinggung terkait dengan hajatan negara, yakni pilkada serentak tahun 2024. Sehingga diharapkan kepada para kandidat calon gubernur, bupati/wali kota agar memiliki komitmen yang kuat tentang pelayanan publik.

“Terutama kepada partai politik yang memiliki resources (sumber daya) terhadap orang-orang (kandidat) yang dicalonkan, agar memiliki komitmen serta kepedulian pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen pada isu-isu masyarakat yang kita harapkan adalah perbaikan dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Menurutnya, orientasi yang objektif harus ke pelayanan publik. Dengan begitu, maka masyarakat bisa menawarkan ke pemerintah terkait dengan akses keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

“Tentunya kami berharap sinergitas antar sesama pemangku kebijakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang ada di Malut, agar pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain arahan dan pengantar dari Pj Gubernur dan Ketua Ombudsman RI, dilanjutkan dengan mendengarkan informasi dan masukan dari para Forkopimda serta perwakilan dari bupati/wali kota se-Malut.

Hadir dalam rapat itu, Pj Gubernur Malut, Ketua Ombudsman RI, Kapolda, Danrem 152/Baabullah, Danlanal Ternate, mewakili Kabinda, Wakajati, mewakili KPT Malut, Ketua Ombudsman Malut, Sekda Halbar, Sekda Taliabu, serta perwakilan dari Pemda kabupaten/kota lainnya. (ano/tan)