SOFIFI, NUANSA – Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, melakukan kunjungan ke Dirjen Kementerian PUPR, Jumat (3/8). Pj Gubernur didampingi Plt Kepala Dinas PUPR Malut, Sofyan Kamarullah.
Sebelum itu, Pj Gubernur menerima kunjungan dari empat Kepala Balai (Kabalai) Kementerian PUPR, yakni Kabalai Jalan, Kabalai Cipta Karya, Kabalai SDQ, dan Kabalai Perumahan. Pertemuan ini dimediasi Plt Kadis PUPR, Sofyan Kamarullah.
“Kunjungan para kabalai merupakan silaturahmi dengan Pak Pj Gubernur. Ada beberapa isu penting yang disampaikan Pj Gubenur dalam pertemuan itu. Untuk Cipta Karya, pembicaraannya lebih mengarah pada peningkatan air minum dan sanitasi, khususnya SPAM Sofifi dan peruntukan lahan pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi denga luas sekitar 5 Hektare,” jelas Sofyan kepada Nuansa Media Grup, Selasa (6/8).
Untuk Bina Marga, kata Sofyan, lebih banyak membahas terkait pembangunan jalan daerah seperti, ruas Maba-Sagea yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). Begitu juga dengan ruas jalan Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang merupakan salah satu jalan trase baru yang memotong kawasan industri. Selain itu, ruas jalan Tayawi-Kobe menuju ke PSN kawasan industri Weda dan rencana pembangunan jembatan Temadore yang sudah pernah dilakukan pra FS.
“Pj Gubernur mengharapkan jembatan Temadore akan menjadi ikon Maluku Utara,” ujar Sofyan.
Sementara SDA, lanjutnya, direncanakan untuk membangun bendungan Wairoro, karena dianggap sebagai sentra pendukung kawasan pangan khususnya PSN Weda. Selain itu, dibahas juga persoalan air baku Pulau Hiri, air baku Soligi yang menjadi pendukung PSN kawasan Pulau Obi serta bangunan pengendali banjir di Kota sofifi, dan tugas pembantuan irigasi PUPR Malut. Di sisi lain, Pj Gubernur juga menyempatkan waktu berkunjung ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI.
“Di samping itu, Pak Pj Gubernur juga mendorong pelaksanaan hilirisasi industri, pelaksanaan hilirisasi di sektor lainya, misalnya, perikanan dan pertanian. Bajakan ini ditargetkan secepatnya dilakukan sehingga dapat mengendalikan gap anomali yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan infrastruktur yang memadai melalui APBN, tugas pembantuan dan DAK,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, selain Kadis PUPR mendampingi Pj Gubernur Malut, hadir pula Kepala Dinas Perkim Abdul Kadir Usman, Kepala Bappeda M Sarmin S Adam, Sekretaris DPRD Abubakar Abdullah, Kepala Biro BPBJ Abdul Farid Hasan, dan Sekretaris Dinas PUPR Risman Djafar. (ano/tan)
