TERNATE, NUANSA – Sejumlah guru dan staf SD Negeri 69 Kota Ternate, Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, menggelar aksi protes terhadap kepala sekolah setempat, Senin (30/9). Aksi dengan memboikot aktivitas belajar ini lantaran kepala sekolah diduga tidak terbuka anggaran Bosda dan dana BOS.
“Dari menjabat sebagai kepsek tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini, tidak ada keterbukaan dana BOS dan Bosda, makanya kami para guru dan staf selama ini tidak tahu besaran anggaran itu berapa,” ujar salah satu guru yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
“Setiap dana yang cair hanya adakan rapat, tetapi tidak pernah terbuka berapa jumlahnya,” tambah guru lainnya.
Bagi mereka, kepala sekolah juga kerap memangkas gaji guru honorer dengan alasan untuk uang insentif guru PNS.
“Setiap guru honorer dipotong Rp50 ribu dengan alasan untuk uang insentif bagi guru PNS, itu pun tidak pernah dibicarakan sebelumnya,” bebernya.
Pantauan di lapangan, sejak pukul 07.00 WIT pagi tadi, pagar sekolah dikunci dan dirantai oleh sejumlah guru. Para siswa pun diliburkan untuk sementara waktu.
“Intinya kami para guru, menunggu tanggapan dari pemerintah untuk menggantikan kepala sekolah baru. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka proses belajar mengajar akan mogok,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala SDN 69 Kota Ternate, Arwais Saadu, mengatakan sebelumnya rapat bersama para guru terkait masalah penyusunan arkas sudah dilakukan.
“Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan arkas di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan,” akunya.
“Sikap saya itu sesuai dengan penilaian Dinas Pendidikan Kota Ternate, karena yang menilai saya itu bukan guru tapi pemerintah,” imbuhnya.
Soal tudingan pemangkasan gaji honorer, ia bilang itu diperuntukan untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.
“Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu,” timpal Arwais. (udi/tan)
