DARUBA, NUANSA – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kabupaten Pulau Morotai, Syafrudin Manyila, angkat bicara terkait sejumlah guru yang dimutasi hingga diancam atas dugaan perbedaan pilihan politik pada pilkada 2024. Syafrudin mengaku, sejumlah guru yang dipindah-tugaskan itu dilakukan secara acak dan tak pandang bulu.
“Yang jelas penempatan tersebut saya ambil secara acak dan yang dekat dari Desa Yao. Di Desa Yao itu guru yang ASN cuma satu, sekolah negeri itu sekolah yang harus kita isi yang prioritas ASN. Jadi sana itu cuma satu dan PPPK ada dua, kemudian satu TKD tenaga honor, maka kita mengisi kekosongan di situ,” kata Syafrudin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (1/10).
Menurutnya, edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melarang adanya mutasi dan rolling jabatan enam bulan sebelum dan sesudah tahapan pilkada 2024, hanya berlaku untuk pejabat tinggi.
“Untuk edaran Mendagri itu dikhususkan untuk pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan kemudian pegawai fungsional yang diperbantukan di kepala sekolah atau kepala puskesmas itu harus ada izin menteri. Sementara yang di bawahnya tidak diatur,” jelasnya.
Sementara itu, terkait kondisi sejumlah guru yang mengaku diancam oleh salah satu oknum staf ahli di lingkungan Pemkab Morotai, berinisial HM, Syafrudin mengaku tidak mengetahui hal itu.
“Saya kurang tahu. Saya belum dengar sampai sekarang ini,” timpalnya. (ula/tan)
