TERNATE, NUANSA – Ketua Bawaslu Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, meminta semua pihak tidak mengintervensi penanganan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) Kepala Kementerian Agama Halmahera Utara, Abdurrahman M Ali, yang sedang ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara.
Hal itu ia sampaikan setelah menerima laporan adanya upaya intervensi terhadap Bawaslu Halmahera Utara dalam kasus ini. Berdasarkan kasus yang sedang ditangani Bawaslu Maluku Utara ini, ia menekankan kepada Bawaslu Halmahera Utara agar tetap profesional dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, serta tidak boleh takut terhadap segala bentuk tekanan yang muncul.
“Saya minta Bawaslu Halmahera Utara tetap teguh dalam menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan takut dengan segala bentuk intervensi yang berusaha memengaruhi proses penegakan hukum terkait pelanggaran netralitas ASN,” tegasnya, Jumat (25/10).
Selain itu, Masita juga mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mengganggu kinerja Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran ini. Menurutnya, setiap upaya untuk memengaruhi atau mengintervensi Bawaslu hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.
“Saya harap semua pihak dapat menghormati tugas dan kewenangan Bawaslu,” ujarnya.
Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sedang ditangani ini, berawal dari laporan terkait pertemuan yang diadakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Utara, Abdurahman M Ali, bersama para ASN dan guru-guru agama.
Pertemuan itu berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dokulamo. Di mana diduga kuat Abdurahman mengarahkan para ASN dan guru untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara serta calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara.
“Dalam pertemuan itu, Abdurahman Ali diduga memberikan arahan kepada ASN dan guru-guru untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Utara nomor urut 2, Steward LL Soenpiet dan Maskur Tomagola, serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4,” ungkapnya.
Tindakan ini, kata Masita, melanggar aturan netralitas ASN, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Masita menegaskan, Bawaslu akan terus mengusut kasus ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya mengingatkan agar semua pihak tetap tenang dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Bawaslu. Kami akan menangani kasus ini secara serius dan transparan, serta tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari pihak mana pun,” tandasnya. (tan)
