TERNATE, NUANSA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII, LMND, Samurai, GMNI, Pembebasan dan Sekolah Kritis Maluku Utara menggelar aksi tuntutan di depan kantor Wali Kota Ternate, Rabu (30/10). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan terkait masalah sampah dan pemungutan liar (pungli) retribusi di pasar.
Saat massa aksi ingin masuk ke dalam kantor wali kota, Satpol PP yang berjaga langsung menutup pintu gerbang. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Salah satu orator, Ismawan, mengatakan pemerintah saat ini gagal menangani masalah sampah di Kota Ternate. Selain itu, pemerintah gagal mengawasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tentang penanganan masalah sampah di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat.
“Masalah ini sangat meresahkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi atau berdekatan dengan tempat pembuangan akhir (TPA). Ini menjadi persoalan ketidakseriusan Dinas Lingkungan Hidup Kota ternate. Karena itu, pemerintah harus lebih jeli dan memperhatikan problem tersebut,” ujar Ismawan.
Sementara itu, Ali, orator lainnya mendesak agar Pemkot mengamankan pelaku pungli di pasar Bahari Berkesan. Sebab, pihaknya menduga ada mafia pasar yang bercokol dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.
“Bahwa instansi terkait diduga terkesan cuek dalam pengolahan tata ruang pasar yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu, yakni melakukan permainan retribusi pelayanan pasar untuk mengantongi keuntungan tertentu,” tegasnya.
Pjs Wali Kota Ternate, Tahmid Wahab, saat hearing dengan massa aksi menuturkan, seluruh tuntutan, aspirasi, dan harapan akan diakomodir, terutama masalah sampah dan pungli.
“Saya sudah berkunjung ke Disperindag dan dalam waktu dekat jika terbukti adanya pungli di pasar, maka kami akan tindak tegas,” pungkasnya. (udi/tan)
