TERNATE, NUANSA – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Ternate menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang bakal berlaku tahun 2025. Pasalnya, kenaikan PPN dinilai sebagai upaya negara untuk menciptakan penderitaan baru bagi rakyat Indonesia, khusunya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Kenaikan PPN 12 persen mungkin menurut pemerintah ini kecil, tetapi bagaimana dengan rakyat miskin. Hal ini menjadi penderitaan baru bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah,” ujar Ketua DEMA IAIN Ternate, Badwi Pina, Senin (30/12).
Menurutnya, pemerintah seharusnya memikirkan dampak dari kebijakan tersebut, yang tentu akan menekan daya beli masyarakat menengah ke bawah dan akan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga.
“Karena itu, dapat dipastikan arah dari kenaikan PPN ini dimaksudkan untuk menambal APBN yang bolong akibat utang pemerintah ketika membangun IKN, belum lagi uang yang dikorupsi. Sehingga, ujung-ujungnya rakyat yang dibebankan untuk membayarnya,” kata dia.
Badwi menegaskan, mahasiswa sebagai kelompok kritis menolak secara tegas kenaikan PPN 12 persen dan harus dievaluasi bahkan harus diturunkan agar tidak membebani rakyat.
Selain itu, kata Badwi, pihaknya menilai ini adalah kegagalan awal pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab belum 100 hari kerja, ia telah membuat terobosan baru dalam menambah jeritan rakyat miskin yang seyogianya harus disejahterakan sesuai perintah Undang-Undang.
“Kami juga berkoordinasi dengan teman-teman gerakan di Maluku Utara untuk satu komando menolak kenaikan PPN 12 persen, karena Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut juga sangat terdampak dengan kebijakan ini,” pungkas mahasiswa Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir itu. (tr1/tan)
