DARUBA, NUANSA – Puluhan aktivis Samurai Distrik Universitas Pasifik Pulau Morotai menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD, Senin (17/2). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempersoalkan krisis air bersih selama dua minggu di RSUD Ir Soekarno. Sehingga itu, massa aksi mendesak bupati agar segera mencopot Direktur Utama RSUD Ir Soekarno, dr Intan Imelda Tan.
“Salah satu persoalan utama adalah krisis air bersih di RSUD Ir Soekarno. Berdasarkan investigasi, pasien dan petugas rumah sakit mengeluhkan bahwa air tidak mengalir selama dua minggu,” ujar Rian, salah satu massa aksi.
“Pasien rawat inap bahkan harus membeli air galon karena ketiadaan air, padahal pemerintah daerah telah memberikan hibah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik,” sambungnya.
Massa aksi juga sesalkan langkah Pemkab Morotai yang dinilai abai terkait masalah tersebut. Para mahasiswa bahkan mendesak agar dirut dr Intan diberhentikan dari jabatannya.
“Jika perihal air bersih tidak disediakan oleh pihak rumah sakit, bagaimana bisa kesehatan dapat terjamin pada seorang pasien,” ujarnya.
Terpisah, Dirut dr Intan mengaku terdapat kerusakan saluran perpipaan PDAM, sehingga stok air terbatas. Karena itu, pihak RSUD pun hanya membeli stok air di Lanal Morotai.
“Jadi terkait air itu saat kemarin yang pipa PAM rusak dan sementara perbaikan itu pihak rumah sakit beli air di Lanal. Satu hari itu sekitar 4 sampai 6 tangki, berarti 36 ton setiap hari. Jadi seharusnya tidak ada lagi kendala air tidak jalan, terakhir itu beli di hari Selasa minggu lalu, air masuk hari Rabu itu 7 tangki, jadi sekitar 42 ton,” ujar Intan.
“Karena rumah sakit kan masih pengguna PAM. Jadi saat itu pipa PAM bocor masih dalam perbaikan beberapa minggu. Jadi setiap hari itu rumah sakit beli air tapi kita beli di Lanal. Cuma sekarang air sudah jalan,” sambungnya.
Menurutnya, pihak RSUD telah mencanangkan pembangunan sumur bor sebagai sumber air bersih yang menjadi kebutuhan RSUD Ir Soekarno.
“Cuma kita belum tahu karena kemungkinan ada rekofusing anggaran jadi belum tahu itu mau dipangkas atau tidak. Kita masih menunggu DPA itu yang mau rekofusing. Cuma torang belum tahu nanti rekofusing-nya berapa itu kita tidak tahu,” jelasnya.
Sementara untuk pagu pembangunan sumur bor ini sekitar Rp100 juta. Namun begitu, pihaknya masih menunggu adanya rekofusing.
“Anggarannya sekitar Rp100 juta. Sebenarnya torang tahun 2024 itu ada, cuma pekerjaannya belum kelar karena dari keuangan (BPKAD) tidak kasih cair anggaran, jadi dia sempat terhambat di situ,” pungkasnya. (ula/tan)
