TERNATE, NUANSA – Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman dijadwalkan bakal merombak ‘Kabinet Andalan’ setelah lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Selain rotasi dan mutasi pejabat eselon II pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), ada juga asisten dan staf ahli. Bahkan pejabat eselon III dan IV, termasuk camat, kabag, lurah hingga kepala seksi juga kena rotasi.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, membenarkan rencana mutasi pejabat di lingkup Pemkot Ternate itu. Menurutnya, setelah proses evaluasi dan uji kompetensi pejabat yang berlangsung beberapa waktu lalu, menjadi dasar Pemkot untuk melakukan promosi, rotasi, mutasi dan demosi.
“Pelantikan bagi pejabat hasil evaluasi jabatan dan ukom akan dilakukan setelah Pemerintah Kota Ternate menerima persetujuan izin pelantikan dari Kemendagri,” jelas Rizal, Selasa (18/3).
Menurut Rizal, saat ini prosesnya sedang berjalan, sehingga itu pihaknya tentu taat asas dan seluruh prosedurnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski begitu, Rizal enggan membocorkan para pejabat yang akan didepak. Sebab itu merupakan hak prerogatif wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Proses manajemen ASN di Kota Ternate selalu mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK),” tutur Rizal.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly enggan berkomentar terkait isu rotasi, mutasi, promosi dan demosi pejabat di lingkungan Pemkot Ternate.
Informasi dari sejumlah sumber di lingkungan Pemkot Ternate menyebutkan, ada delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang akan dimutasi, sementara enam pimpinan OPD lainnya akan bertukar tempat (rotasi).
Sumber di lingkup Pemkot Ternate itu juga menyebutkan, sejumlah jabatan kosong, termasuk tiga pimpinan OPD yang saat ini dijabat pelaksana tugas (Bappelitbangda, BPBD dan Dinas Tenaga Kerja) juga akan diisi pejabat definitif melalui proses seleksi terbuka (Selter).
Para pejabat administrasi atau setara eselon III dan IV, termasuk camat dan lurah juga akan dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan program penanganan sampah. (udi/tan)
