JAKARTA, NUANSA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf, secara resmi menyerahkan rekomendasi dan dukungan usulan program pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Maluku Utara tahun 2026 kepada Menteri Parawisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Penyerahan dokumen yang diterima Menteri Pariwisata didampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Infrastruktur dan Deputi Pengembangan SDM itu berlangsung di Kantor DPD RI di Jakarta, Selasa (29/4).
Hasby mengatakan, rekomendasi ini merupakan hasil kolaborasi antara DPD RI dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk dukungan terhadap rencana pembangunan sektor pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
“Dalam dokumen usulan, terdapat delapan program strategis yang diharapkan dapat masuk dalam perencanaan nasional tahun 2026,” ujar Hasby, Selasa (6/5).
Ia menjelaskan, delapan program strategis tersebut di antaranya mendorong peraturan presiden (Perpres) terkait pariwisata Pulau Morotai. Perpres ini menjadi penting terkait dengan penetapan Morotai sebagai 10 destinasi wisata Indonesia serta penataan kawasan wisata unggulan, khususnya Pulau Morotai sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pembangunan infrastruktur hijau (green infrastructure) di Pulau Hiri, Kota Ternate, seperti pusat selam (dive center), pusat observasi hewan endemik, penginapan, dan fasilitas kuliner lokal.
Kemudian, pembangunan fasilitas pendukung destinasi wisata berbasis rempah-rempah di Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari “Segitiga Emas Jalur Rempah”.
Peningkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi nasional bagi pelaku wisata seperti pemandu gunung, laut, dan wisata minat khusus.
Selanjutnya, pengusulan Kota Tidore masuk sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Tidore memiliki sejarah, di mana pernah menjadi ibu kota pembebasan Papua Irian Barat, dan peninggalan bersejarah lainnya sebagai daerah rempah. Kemudian, mengusulkan penambahan event dan anggaran untuk Karisma Event Nusantara (KEN) di Maluku Utara.
“Selama ini KEN hanya diberikan tiga jatah untuk Maluku Utara. Termasuk soal penganggaran, alokasi anggaran dari Kementerian Pariwisata sangat kecil. Karena itu kami mengusulkan untuk ditambahkan,” ujar dia.
Penguatan kemitraan internasional, seperti kerja sama dengan Kedutaan Inggris, Spanyol, dan Portugal serta operator kapal pesiar untuk pengembangan wisata Wallacea dan jalur rempah. Selanjutnya, pengadaan sarana pengelolaan sampah terpadu, tempat sampah terpilah, serta pelatihan manajemen limbah di destinasi wisata utama.
Hal ini untuk mendukung program Kementerian Pariwisata di Maluku Utara. Menurutnya, Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan pariwisata berbasis alam, budaya, dan sejarah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, potensi ini perlu didukung oleh program nyata dan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat.
“Rekomendasi ini adalah bentuk dukungan kami di DPD RI agar Maluku Utara mendapat perhatian dalam kebijakan nasional pengembangan pariwisata, baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun kerja sama internasional,” ujarnya.
Sebagai anggota DPD RI, pihaknya akan mengawal proses ini bersama Kementerian Pariwisata agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan ditindaklanjuti melalui skema pembiayaan nasional seperti dana alokasi khusus (DAK) atau program prioritas kementerian. (gon/tan)
