SOFIFI, NUANSA – Langkah anggota DPRD Provinsi Maluku Utara bikin publik geleng-geleng kepala. Betapa tidak, di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemerintah melakukan efisiensi, DPRD Malut justru menghamburkan anggaran yang tak jelas output-nya.
Lihat saja, sebanyak 20 anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Malut berangkat ke Jakarta dengan dalih konsultasi terkait kebijakan efisiensi oleh Pemprov Malut di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sebelumnya, para wakil rakyat ini ngotot lantaran Pemprov Malut tak melibatkan mereka dalam pembahasan efisiensi anggaran. Padahal, pihak Kemendagri sudah menegaskan bahwa pembahasan efisiensi anggaran maupun pergeseran anggaran tak perlu ada persetujuan DPRD.
Berangkatnya 20 anggota Banggar DPRD Malut ke Jakarta ini menimbulkan tanda tanya besar. Di tengah kondisi keuangan daerah yang goyah, DPRD justru tak berpikir terhadap rakyat dan daerah.
Dengan jumlah anggota Banggar sebanyak 20 orang jika setiap satu anggota menghabiskan biaya Rp20 juta untuk tiket pulang-pergi dan biaya akomodasi lainnya, maka total anggaran Rp400 juta yang harus dikeluarkan dalam sekali perjalanan. Ini belum ditambah lagi staf di Sekretariat DPRD yang ikut.
Direktur YLBH Malut, M Bahtiar Husni, menilai perjalanan keluar daerah oleh 20 anggota Banggar DPRD ini hanya menghambur-hamburkan anggaran. Seharusnya, kata dia, DPRD menggunakan anggaran rakyat yang lebih tersentuh pada akar bawah.
“Prinsip terkait efisiensi ini penggunaan anggaran harus lebih efektif dan berkualitas, tidak hanya sekadar perjalanan dinas. Harus dipilah, mana kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga mempunyai dampak yang signifikan,” ujarnya, Jumat (30/5).
Menurutnya, jika alasannya adalah koordinasi, semestinya ada sarana lain yang bisa dipakai seperti via Zoom yang dianggap cara paling mudah bila ingin berkonsultasi. Karena itu, tidak semua harus lewat tatap muka, apalagi kondisi keuangan daerah lagi efisiensi.
“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini saya kira alangkah baiknya lewat virtual juga bisa. Tinggal dijadwalkan, dan saya kira orang pusat pahami itu. Perjalanan ini tentunya publik menilai hanya menghabiskan uang,” tuturnya.
“Saya kira tidak efektif menggunakan anggaran APBD yang begitu besar hanya karena soal itu. Oleh sebab itu, menyangkut dengan hal ini, kami berharap penggunaan anggaran lebih baik menyentuh kepada masyarakat, sehingga tidak terkesan hanya jalan-jalan dan habiskan uang,” sambungnya.
Terpisah, Plh Sekretaris DPRD Malut Isman Abbas ketika dikonfirmasi Nuansa Media Grup (NMG) membenarkan keberangkatan 20 anggota Banggar ini. Ia mengatakan keberangkatan DPRD ke ibu kota ini dalam rangka konsultasi terkait efisiensi anggaran Pemprov Malut.
“Iya, konsultasi dengan Ditjen Keuda (keuangan daerah) Kemendagri selama empat hari,” terangnya. (ano/tan)
