TERNATE, NUANSA – Langkah Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, yang memberi sinyal akan mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan asli daerah (PAD), mendapat apresiasi publik. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi fiskal daerah.
Pengamat Kebijakan Publik, Nurdin I Muhammad, menilai sikap tegas wali kota seperti ini sangat dibutuhkan dalam situasi fiskal yang menantang, di mana daerah dituntut semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Menurutnya, realisasi PAD yang stagnan tidak hanya menghambat agenda prioritas, tetapi juga mencerminkan lemahnya fungsi teknokratik dalam birokrasi.
“Dalam beberapa waktu terakhir, capaian PAD Kota Ternate masih belum optimal, sementara potensi sektor seperti parkir, pasar, dan retribusi jasa transportasi belum tergarap maksimal. Dengan melakukan evaluasi berkala dan memberi sinyal rotasi, wali kota mengembalikan ruh utama birokrasi, bekerja berdasarkan target dan hasil,” ujar Nurdin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (11/6).
Bagi Nurdin, evaluasi setiap bulan sebaiknya direncanakan sebagai terobosan untuk memantau secara real time kinerja masing-masing OPD. Ini sejalan dengan prinsip performance based governance, yang menekankan pentingnya ukuran kinerja dalam menentukan keberlanjutan jabatan.
“Rotasi pimpinan OPD bukan semata bentuk sanksi, melainkan bagian dari upaya penyegaran dan percepatan kinerja. Banyak daerah yang berhasil meningkatkan PAD karena memiliki pimpinan OPD yang inovatif, melek digital, dan memiliki sense of urgency dalam menjawab tantangan fiskal. Oleh karena itu, langkah ini bukan hanya legal, tetapi juga strategis dalam konteks tata kelola pemerintahan yang adaptif,” jelasnya.
Lebih dari itu, akademisi Universitas Khairun ini berpandangan, proses rotasi ini juga bisa menjadi ajang kaderisasi kepemimpinan birokrasi. ASN yang berkinerja baik perlu diberikan ruang promosi, sementara yang tidak responsif terhadap tantangan PAD patut dievaluasi atau digeser ke posisi yang lebih sesuai.
Dalam sistem pemerintahan daerah, kata Nurdin, kepala daerah memegang peran penting sebagai pemimpin transformasi. Ketegasan Wali Kota Ternate dalam hal ini memperlihatkan komitmen politik untuk mengembalikan fungsi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang efektif. Ini memberi pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi kinerja asal-asalan, terlebih dalam urusan pendapatan daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan.
Langkah Wali Kota Ternate, lanjut Nurdin, bukan sekadar kebijakan birokratik, melainkan cermin dari keberanian politik untuk mengambil keputusan penting demi perbaikan tata kelola daerah. Dalam situasi di mana banyak kepala daerah memilih jalan aman, sikap ini patut didukung luas oleh publik, DPRD, dan aparatur daerah sendiri.
“Kita berharap rotasi ini benar-benar berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah, pelayanan publik yang lebih baik, dan birokrasi yang semakin profesional,” pungkas Nurdin. (tan)
