LABUHA, NUANSA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menemukan lemahnya pembangunan infrastruktur, pendidikan hingga kesehatan yang belum merata. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-24 masa persidangan II tahun 2025 dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses.
Hasil reses 30 anggota dewan yang dibacakan Tamrin Hi Hasim adalah bagian untuk memberikan pandangan terkait skema pembangunan yang nantinya menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.
“Dapil 1 sampai 5, secara keseluruhan masih terdapat permasalahan dalam kebijakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, mahalnya bahan pokok, pemberdayaan yang masih minus, serta pelaksanaan pemerintah desa masih harus dilakukan pengawasan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil reses ini, DPRD merekomendasikan sebanyak lima poin berdasarkan wilayah dan dapil.
“Dapil 1 peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pengawasan terhadap pemerintah tingkat desa demi menjaga pemerintahan yang bersih ke depan. Dapil 2 infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dapil 3, infrastruktur jalan penghubung, kesehatan, pendidikan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelasnya.
“Kemudian dapil 4, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perhubungan, serta pencegahan terhadap inflasi harga. Dapil 5 infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelaksanaan pemerintahan desa,” sambung Tamrin.
Pada akhir pembacaan naskah rekomendasi DPRD Halsel, Tamrin mengatakan dari penyampaian beberapa rekomendasi hasil pengamatan selama beberapa bulan dilakukan reses di tiap-tiap daerah pemilihan, bahwa ketimpangan pembangunan banyak terjadi di dapil 3.
“Dari hasil yang kami amati selama dilakukanya reses nampak terlihat ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah dapil 3, di antaranya infrastruktur jalan penghubung, dan penerangan serta pendidik, dan kesehatan yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (rul/tan)
