LABUHA, NUANSA – Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengajak seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersama-sama membangun daerah dan meninggalkan budaya atau cara kerja yang lama. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029, Jumat (20/6). Ia mengingatkan OPD agar meninggalkan budaya kerja yang dulu, karena itu hanya akan membuat pemerintahannya stagnan dalam membangun Halmahera Selatan.
“Jadi pada kesempatan dan momentum ini saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang masih berpikir nyaman, aman, masih berpikir berjalan dengan budaya yang sama, mohon maaf anda akan ketinggalan kapal. Anda akan ditinggalkan karena memang tidak akan relevan dan tidak akan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita semua,” ucap Bassam.
“Karena prinsip saya dalam menjalankan program pembangunan, seluruh eksekutif semua harus bergerak. Tidak boleh cuma kepala dinas yang bergerak, sementara yang lain tidak. Semuanya harus bergerak, semua harus satu komando, dalam satu perencanaan yang kita sepakati bersama dan kita komitmen dengan perencanaan itu kemudian tahapan demi tahapan perencanaan itu bisa dituntaskan. Itu yang akan menjadi tolok ukur kita dalam pembangunan ke depan,” sambungnya.
Bupati mengatakan, visi besar tentang agromaritim yang dirumuskan dalam 5 misi sudah disusun dan dibahas oleh Bappeda sampai pada tahapan musrenbang, dan itu menjadi salah satu bagian tahapan yang krusial dan penting untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan ke depan. Secara prinsip, baginya dalam pendekatan pembangunan ke depan memiliki komitmen bahwa setiap OPD harus mampu menjabarkan secara baik, menyusun program, dan mengeksekusinya secara tepat.
Hal ini ditekankan agar mampu memberikan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Halmahera Selatan sesuai tema yang didorong, dan sesuai visi yang dibangun bersama. Namun, lanjut Bassam, harapan itu akan sia-sia kalau hanya dilakukan satu atau sebagian dari OPD tanpa dibarengi dengan penyamaan persepsi atau kolaborasi dan sinergi yang dibangun bersama-sama dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah kecamatan bahkan desa, khususnya kaitan prespektif pemerintah daerah.
“Saya selaku kepala daerah memiliki harapan besar bahwa mulai dari saya, wakil bupati, sekda, sampai ke tingkat kecamatan dan desa memiliki semangat yang sama. Memiliki persepsi yang sama. Memiliki pemahaman yang sama. Apa yang kemudian sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena bagaimana pun kami selaku kepala daerah akan sangat kesulitan menjalankan apa yang menjadi visi kita jika penjabarannya hanya mentok di pemerintahan di kabupaten, tidak sampai menyeluruh ke kecamatan dan desa,” ujar politisi PKS ini.
“Dan yang paling utama adalah bagaimana betul-betul saya ingin bahwa kita semua memahami peran-peran kita masing-masing. Karena bagaimana pun pendistribusian kewenangan itu kami harapkan diberikan di semua jenjang harus mampu menerjemahkan apa yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat di tingkat yang paling bawah, itu menjadi penting,” lanjut dia.
Ia mengatakan, bagaimana standar pelayanan pemerintahan di tingkat kabupaten mulai dari sekretariat daerah, sekretariat dewan, OPD-OPD yang ada, serta bagaimana standar pelayanan yang harus diberikan hingga di tingkat kecamatan.
“Sebenarnya standar pelayanan seperti apa yang kita harapkan di tingkat kecamatan sampai standar pelayanan di tingkat desa. Karena kalau standar pelayanan ini belum terpenuhi, saya rasa segala aspek yang ingin kita lakukan akan sangat sulit. Karena masing-masing dengan persepsi masing-masing. Bahkan mohon maaf, ada pada tingkat camat tidak tahu harus buat apa di kecamatan. Dan kepala desa pun tidak tahu harus buat apa di desa,” tandasnya. (rul/tan)
