TOBELO, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengancam akan mencabut izin operasional pangkalan minyak tanah yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) atau melanggar ketentuan pendistribusian yang berlaku. Ancaman ini disampaikan Kepala Bagian Ekonomi Setda Taufik Katuju saat menggelar rapat bersama Komisi I DPRD Halmahera Utara, Selasa (24/6).
Rapat tersebut membahas polemik penyaluran minyak tanah bersubsidi ke pangkalan minyak tanah. Itulah kenapa, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penyaluran minyak tanah bersubsidi berdasarkan SK Bupati. Pemda berharap dengan menjamurnya pangkalan minyak tanah di Halmahera Utara ini masyarakat tidak dipersulit memperoleh minyak tanah.
“Dalam pertemuan bersama DPRD dan Pemda menyepakati bahwa DPRD tidak mengintervensi tugas kesra, tetapi DPRD memiliki tugas untuk mengawasi. Selanjutnya penyaluran harus dilakukan tepat sasaran dan benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat,” tegas Taufik.
Selain itu, pihaknya diminta untuk memperhatikan desa yang memiliki jumlah penduduk lebih besar, karena desa tersebut hanya terdapat satu dan dua pangkalan.
“Penyaluran minyak tanah dari agen ke pangkalan berdasarkan SK dan nama yang terbitkan SK. Ke depan kami juga akan melakukan monitoring sehingga penyaluran benar-benar dilakukan sesuai yang diharapkan,” katanya.
“Pangkalan baru yang telah menandatangani kontrak jika didapati melakukan penjualan minyak tanah bersubsidi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pangkalan minyak tanah tersebut dapat dicabut izinnya,” sambungnya menegaskan.
Sementara itu, Anggota DPRD Halut, Fahmi Musa, memberikan apresiasi kepada pemda atas kolaborasi ini, terutama berkaitan dengan minyak tanah yang harus dinikmati masyarakat.
“Selanjutnya DPRD dan kesra akan rutin melakukan inspeksi, sehingga penyaluran dari agen ke pangkalan dapat dilakukan dan sesuai dengan harga subsidi ketika dijual ke masyarakat,” ujarnya. (fnc/tan)
