TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate dan DPRD Ternate menggelar rapat paripurna ketujuh rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate tahun 2025-2029, Jumat (11/7). Paripurna ini merupakan bentuk nyata dari komitmen DPRD sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyempurnakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Ternate.
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, mengatakan masukan dan catatan penting serta dukungan yang diberikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi landasan penting bagi Pemkot Ternate dalam menyempurnakan substansi Ranperda RPJMD ini, agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang.
Dukungan dan masukan yang konstruktif ini menjadi semangat bersama bagi Pemkot Ternate dalam menyempurnakan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Ternate ke depan. Pemkot berupaya untuk mengimplementasikan setiap kebijakan dan program pembangunan dan terus membangun sinergi demi mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Ternate.
Terkait komitmen, konsistensi dan pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan dokumen perencanaan serta penataan birokrasi pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Ternate.
“Saya dan Pak Wakil Wali Kota berupaya untuk dapat menentukan dan menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang inovatif, berdaya saing dan kredibel. Seperti statemen yang sering disampaikan di berbagai kesempatan, terutama kepada pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemkot Ternate,” ucap Tauhid.
Karena pada dasarnya, kata dia, langkah cepat kepala daerah dalam menjalankan visi pembangunan, harus didukung oleh semangat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah, agar pembangunan Kota Ternate dapat berlangsung secara dinamis dan progresif.
Karena itu, Pemkot Ternate berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh pimpinan perangkat daerah harus dapat memahami, menginternalisasi, dan menjadikan dokumen RPJMD 2025-2029 sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diturunkan ke dalam rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.
Kemudian, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pembinaan teknis berkelanjutan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur akan terus diupayakan agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan akuntabel dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan aktual perkotaan.
“Kami juga membuka ruang partisipasi dan pengawasan dari DPRD Kota Ternate, agar implementasi dokumen ini tetap sejalan dengan aspirasi masyarakat dan arah pembangunan yang telah ditetapkan. Karena akan menjadikan hal tersebut sebagai komitmen dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah di setiap tahunnya, sesuai fokus pentahapan agenda prioritas,” jelas Tauhid.
Selain itu, Pemkot Ternate akan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Pemkot juga akan memperkuat mekanisme pengendalian dan evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara adil dan merata.
Sementara pemandangan umum Fraksi Partai NasDem yang menguraikan langkah-langkah intervensi pemerintah terhadap pelaksanaan misi pembangunan Kota Ternate, Tauhid menegaskan bahwa Pemkot Ternate akan memastikan seluruh intervensi program dan kegiatan pembangunan disusun secara terarah dan terukur untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.
Lebih lanjut, Tauhid berujar bahwa setiap misi pembangunan telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja yang jelas serta program prioritas lintas sektor yang didukung oleh kebijakan penganggaran. Demikian pula perhatian Fraksi Partai NasDem terhadap fokus pada pengembangan Kecamatan Pulau Hiri sebagai pusat pariwisata, Kecamatan Pulau Moti sebagai wilayah pertanian holtikultura dan Kecamatan Pulau Batang Dua sebagai lumbung perikanan, dengan dukungan transportasi serta komitmen di bidang kesehatan terkait penyiapan Rumah Sakit Daerah Kota Ternate.
“Untuk hal tersebut, Pemkot akan mendorong Pulau Hiri sebagai pusat pariwisata berbasis alam dan budaya, melalui pengembangan infrastruktur pendukung, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama industri pariwisata. Sementara itu, Pulau Moti akan diarahkan sebagai kawasan pertanian hortikultura unggulan, untuk mendukung ketahanan pangan. Sedangkan untuk Batang Dua, penguatan sektor perikanan akan dilakukan melalui penyediaan sarana penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil laut secara berkelanjutan. Hal ini tentunya akan didukung dengan upaya-upaya peningkatan konektivitas antarwilayah,” urai Tauhid.
Sementara, sektor layanan kesehatan, lanjut Tauhid, khususnya usulan negosiasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Pemkot menyambut baik gagasan tersebut dan siap untuk menjalin komunikasi serta koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Maluku Utara. Pemkot terbuka terhadap skema kolaborasi, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Arah pengembangan tiga wilayah seperti Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua diprioritaskan, karena hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam RPJMD untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Agar dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 dapat disusun berdasarkan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah,” terangnya .
Masih menurut Tauhid, bahwa pemerintah akan mempercepat proses finalisasi penyusunan Ranperda RPJMD, termasuk memperhatikan masukan dari DPRD serta menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, guna menjaga kesinambungan pembangunan dan efektivitas pelaksanaan program daerah di tahun-tahun awal RPJMD.
Pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentang peningkatan kompetensi dan distribusi guru sebagai kebijakan peningkatan daya saing pendidikan, khususnya daerah terluar seperti Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua, dapat disampaikan bahwa hal tersebut sejalan dengan perhatian dan komitmen Pemkot Ternate.
Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjamin pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, melalui program peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Selain itu, upaya redistribusi guru secara lebih proporsional juga menjadi agenda penting, dengan memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan riil satuan pendidikan di wilayah terluar.
“Ke depan, Pemkot Ternate akan terus mendorong sinergi lintas sektor serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, dalam rangka menjawab tantangan pendidikan di daerah terluar, sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua, tidak tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kota Ternate,” tegas Tauhid.
Terkait dengan pemandangan Perindo tentang tantangan Ternate lima tahun ke depan dan beberapa umum Fraksi PDI-Perjuangan terkait permasalahan prioritas yang disampaikan, seperti banjir dan penataan drainase perkotaan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sektor UMKM dan pariwisata, serta pembangunan kawasan ekonomi baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pemkot Ternate memandang isu aktual dan permasalahan yang disampaikan merupakan tantangan nyata sekaligus prioritas strategis dalam lima tahun ke depan, yaitu penanganan banjir akibat penataan drainase perkotaan akan menjadi bagian penting dari upaya penguatan infrastruktur dasar, melalui pendekatan berbasis kawasan dan sistem drainase terpadu.
“Pada sektor kelautan dan perikanan, kami akan mendorong pengembangan sektor ini, melalui peningkatan kapasitas nelayan, sarana produksi, dan penguatan rantai nilai hasil perikanan. Untuk sektor UMKM dan pariwisata, langkah-langkah konkret seperti fasilitasi pembiayaan, pendampingan usaha, serta promosi destinasi wisata berbasis kearifan lokal akan terus dioptimalkan,” ujar Tauhid.
Pemerintah juga akan memprioritaskan pembangunan kawasan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui pengembangan layanan dasar, infrastruktur penunjang, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Terkait dengan catatan penting Fraksi Partai Gerindra tentang alokasi belanja pegawai daerah melalui TKD paling tinggi 30 persen, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa proyeksi pendanaan dalam dokumen RPJMD, telah disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan kapasitas riil pada jangka menengah, termasuk memperhatikan regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketentuan pembatasan belanja pegawai melalui TKD tersebut menjadi salah satu indikator yang kami jadikan rujukan dalam menyusun kebijakan fiskal daerah ke depan.
“Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini, proporsi belanja pegawai masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor struktural, seperti beban gaji ASN yang bersifat tetap dan kewajiban penganggaran belanja pegawai sesuai amanat regulasi nasional, seperti tunjangan kinerja, kenaikan gaji, dan rekrutmen PPPK. Oleh karena itu, penyesuaian secara bertahap terhadap ketentuan 30 persen akan terus menjadi perhatian bersama, seiring dengan upaya efisiensi belanja dan optimalisasi belanja publik yang lebih produktif,” papar Tauhid.
Pemandangan umum Fraksi Persatuan Bintang Amanat tentang pendalaman rancangan akhir RPJMD, baik pada enam prioritas RPJMD dan fokus pentahapan RPJMD di setiap tahunnya, dengan fokus perhatian dan arahan kebijakan pada penerapan tujuh nilai dasar kebudayaan Ternate (Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi), peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis, dan Perhatian Pemkot Ternate terhadap masyarakat Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua.
“Kami sampaikan terima kasih atas pokok-pokok pikiran Fraksi Persatuan Bintang Amanat dalam penyempurnaan rancangan akhir RPJMD ini. Terkait dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa di dalam RPJMD telah mempertimbangkan kesinambungan arah pembangunan, kebutuhan riil masyarakat serta potensi lokal,” ucap Tauhid.
Penjabaran fokus tahunan dilakukan secara bertahap dan terukur, agar dapat mencapai sasaran pembangunan secara optimal. Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian tujuh nilai dasar kebudayaan Ternate sebagai landasan filosofis dan arah pembangunan sosial budaya, ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor, khususnya dalam pembangunan karakter, pendidikan, pelestarian budaya, dan pariwisata berbasis kearifan lokal.
“Upaya peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan strategis tetap menjadi agenda prioritas dengan pendekatan pemerataan pembangunan di Kota Ternate. Dan dari semua tahapan itu, DPRD Kota Ternate sebagai wakil rakyat juga telah memberikan kontribusi besar, bersama semua pihak yang telah ikut terlibat dan berpartisipasi dalam penyempurnaan dan menjadikan RPJMD Kota Ternate tahun 2025-2029 sebagai tonggak perencanaan dokumen strategis pembangunan terpadu,” tutup Tauhid. (udi/tan)
