TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate menggelar konsultasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2025 serta KUA-PPAS APBD Induk 2026 di gedung DPRD Kota Ternate, Senin (14/7).
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, menekankan tiga hal penting di APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Pertama, penyesuaian utang pihak ketiga pada tahun sebelumnya. Kedua, menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat sesuai instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang berdampak pada penyesuaian transfer ke daerah dan efisiensi perjalanan dinas, serta realokasi anggaran dalam mendukung program asta cita.
“Poin-poin ini yang bersifat wajib, sehingga harus dimasukkan di APBD Perubahan. Kemudian untuk utang pihak ketiga sebagian sudah dibayar, tapi sisanya diakomodir lewat pembayaran perubahan, sementara estimasi anggaran APBD Perubahan maupun APBD Induk dipastikan akan naik,” ucap Tauhid.
Sementara itu, Ketua TAPD Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menambahkan konsultasi dengan banggar DPRD adalah membahas arah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah ke depan baik perubahan maupun induk 2026.
“Jadi baru membahas secara umum, karena ada tahapan antara komisi DPRD dan OPD teknis dan tahap I akhir antara TAPD dan DPRD. Di perubahan juga butuh tambahan anggaran kegiatan City Sanitation Summit (CSS) di Ternate,” jelas Rizal.
Selain itu, kata Rizal, ada penyesuaian gaji maupun TPP. APBD Perubahan lebih banyak penyesuaian karena ada kebijakan pusat yang harus selaras dengan daerah. Kemudian IPAL di Pasar Higienis yang paling besar membayar utang dari UHC yakni BPJS Kesehatan.
“Pemkot dorong anggaran pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp6 miliar segera dituntaskan, sedangkan utang senilai Rp15 miliar semua tinggal diselesaikan di APBD Induk 2026, tapi kami juga masih menunggu review dari Inspektorat supaya ketahui yang tersisa tinggal berapa,” pungkasnya. (udi/tan)
