JAKARTA, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI. Ia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Riko, di Ruang Rapat Sekjen Kemensos, Selasa (5/8).
Dalam audiensi tersebut, Sherly menyampaikan sejumlah agenda penting, mulai dari program Sekolah Rakyat, bantuan perumahan, hingga jaminan kesejahteraan masyarakat.
“Anak-anak yang sekolah di Sekolah Rakyat akan diajukan namanya untuk menerima bantuan stimulan perumahan siswa. Kuota yang kami ajukan sekitar 40 ribu,” kata Robben Riko.
Terkait sejumlah anak yang sempat mengalami histeria dan dianggap kesurupan, Sekjen Kemensos menjelaskan bahwa kondisi itu terjadi karena tekanan adaptasi terhadap lingkungan baru.
“Itulah gunanya MPLS, untuk mengenalkan situasi sekolah dan kebiasaan di tempat baru,” jelasnya.
Kemensos juga sedang mengembangkan Aplikasi Sekolah Rakyat untuk mempermudah pengelolaan data. Sekjen meminta kepada Gubernur Malut agar menempatkan dua orang dari daerah tersebut di Kemensos. Menanggapi hal itu, Sherly menyanggupi dan akan menyiapkan tim IT dari Malut.
Di sisi lain, Sekjen juga menyampaikan bahwa seluruh pekerja yang terdaftar di BPJS akan mendapatkan bantuan sembako bansos dengan kuota nasional sebanyak 18,3 juta penerima.
“Namun syaratnya harus memenuhi komponen suami, istri, dan anak,” tegasnya.
Sherly dalam kesempatan itu menyampaikan keinginan agar Pemprov Malut memiliki aplikasi pemantau progres bantuan agar penyaluran tepat sasaran, tidak ganda, dan bebas pungli. Ia juga menyerahkan dokumen BNBA kepada Kemensos dan mengusulkan permintaan bagi pakai data DTSEN serta kuota tambahan Perumahan Sejahtera Terpadu melalui dana PRS.
“Saya ingin pastikan warga Malut masuk dalam SIKS 1 sampai 4, agar bisa mengakses semua program Kemensos, termasuk PKH dan turunannya,” ujar Sherly.
Sekjen Kemensos menyambut positif seluruh permintaan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu. (tan)
