TERNATE, NUANSA – Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate kembali mendapat sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah kebijakan Disperindag dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Selain tak berpihak kepada masyarakat, Disperindag juga dinilai tak punya strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sebagaimana diketahui, PAD Kota Ternate ditargetkan mencapai Rp14,5 miliar, dan penyumbang PAD terbesar yakni melalui sektor retribusi pasar dan pertokoan yang dikelola Disperindag Ternate. Itulah kenapa Disperindag menjadi OPD strategis dalam mendongkrak PAD dan perlu didorong kinerjanya agar lebih efektif dan efisien.
Namun sayangnya, beberapa kebijakan untuk memaksimalkan PAD, nampaknya dinilai tidak maksimal dan justru membebani masyarakat. Misalnya, retribusi bagi pelaku usaha di pusat kuliner Pandara Kananga, yang dipatok Rp850 ribu per bulan, padahal pendapatan mereka saat ini semakin merosot. Begitu juga dengan pedagang yang memiliki fasilitas lapak yang sudah rusak, tetapi dipatok dengan retribusi yang sama dan justru membebani pedagang tersebut.
Terbaru, ada juga dugaan alih fungsi aset Pemkot di tengah tengah pusat perekonomian yang disulap menjadi kos-kosan dengan harga bervariasi.
“Hal ini perlu kita kritisi karena terkesan Disperindag hanya mengejar target capaian PAD dan mengesampingkan kesejahteraan pelaku usaha. Kebijakan lainnya seperti alih fungsi aset juga penting untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum,” tegas Ketua Umum GMKI Cabang Ternate, Chrisvanus Lahu, Jumat (15/8).
Selain itu, kata dia, wacana digitalisasi retribusi pasar telah lama digaungkan, namun hingga kini belum terealisasi. Padahal, menurutnya, jika mampu dilakukan dengan sistem digitalisasi, malah akan sangat efektif dan efisien untuk mendongkrak PAD.
“Sampai saat ini kita masih memakai cara klasik yang tentu sangat rentan dengan penyalahgunaan, tapi sayangnya tidak diprioritaskan. Akhirnya Disperindag sulit mencapai target PAD dan justru masyarakat yang menjadi imbasnya,” ujar dia.
Atas dasar itu, GMKI meminta Wali Kota M Tauhid Soleman agar bertindak tegas dan mengevaluasi kinerja Kadis Perindag Kota Ternate yang dinilai tidak mempunyai gebrakan apa-apa dalam upaya peningkatan PAD. Selain itu, Chrisvanus juga mendorong aparat penegak hukum agar bisa menelusuri kebijakan Disperindag yang rentan terhadap penyalahgunaan anggaran yang bisa saja merugikan masyarakat. (tan)
