JAILOLO, NUANSA – Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat diminta segera mengambil langkah tegas dengan mengagendakan rapat paripurna terkait rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB, Mujain Bessy, Selasa (2/9).
Menurutnya, agenda ini adalah kebutuhan mendesak agar seluruh tahapan dan proses percepatan DOB di wilayah Halmahera Barat dapat berjalan terarah, transparan, dan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Pimpinan DPRD harus segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sudah lama menginginkan DOB. Tanpa adanya agenda paripurna, kerja-kerja percepatan ini akan terkesan lamban dan tidak terkoordinasi,” tegas Mujain.
Ia menjelaskan, DOB bukan sekadar isu politik, melainkan kebutuhan nyata untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemekaran. Oleh karena itu, DPRD sebagai representasi rakyat wajib mengambil peran strategis.
Mujain juga mengingatkan agar pembentukan panitia khusus (pansus) tidak dipandang sebagai kepentingan kelompok atau fraksi tertentu, melainkan sebagai langkah kelembagaan DPRD untuk menegaskan posisi politik daerah dalam mendorong pemerintah pusat mengabulkan aspirasi pemekaran.
“Kalau DPRD serius, maka DOB ini punya peluang besar untuk disetujui pusat. Namun, kalau kita hanya berwacana tanpa payung kerja yang jelas, maka perjuangan ini akan sia-sia,” ujarnya.
Fraksi PKB berharap seluruh fraksi di DPRD Halbar dapat bersatu suara agar pansus dapat segera terbentuk melalui keputusan resmi lembaga. Dengan begitu, kerja-kerja teknis seperti kajian akademik, konsultasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian, hingga komunikasi politik ke tingkat pusat bisa lebih terorganisir.
“Isu DOB terus menjadi perhatian publik, terutama di tengah harapan masyarakat akan hadirnya pemerintahan baru yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” pungkasnya. (ukm/tan)
