TERNATE, NUANSA – Kondisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) belakangan ini menjadi perhatian serius di kalangan mahasiswa. Sejumlah persoalan muncul yang dinilai menggerus kepercayaan civitas akademika terhadap tata kelola kampus. Mahasiswa menilai manajemen kampus masih jauh dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pembayaran mahasiswa serta pengelolaan fasilitas kampus.
Sebagai institusi pendidikan, UMMU dituntut menjaga akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran, apalagi yang bersumber dari mahasiswa. Tanpa akuntabilitas, kampus akan kehilangan kredibilitas di mata mahasiswa, orang tua, dan publik. Sayangnya, saat ini justru muncul dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) serta kebijakan yang tidak jelas arah dan pertanggungjawabannya.
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik (SEMA Fatek) UMMU, Farido Masagena, menyoroti dua persoalan besar, yakni dugaan pungli dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (P2KK) dan pembongkaran gedung aula kampus yang hingga kini tidak jelas pembangunan kembali.
Menurut Farido, dalam daftar resmi pembayaran sarana dan prasarana mahasiswa baru sudah tercantum biaya P2KK sebesar Rp275 ribu. Namun, panitia kembali menarik pungutan tambahan senilai Rp250 ribu. Bahkan, mahasiswa juga dibebankan biaya id card sebesar Rp15 ribu dan karton A3 senilai Rp20 ribu untuk 3 lembar.
“Mahasiswa baru sudah membayar Rp275 ribu untuk P2KK dalam daftar resmi. Tapi panitia kembali menarik Rp250 ribu ditambah pungutan untuk id card dan karton. Ini jelas pungli, karena ada pembayaran dobel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Farido, Selasa (9/9).
Lebih jauh, Farido menilai praktik semacam ini mencoreng wajah kampus dan mengikis kepercayaan mahasiswa. Setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pembayaran mahasiswa wajib dikelola dengan penuh akuntabilitas. Tanpa pertanggungjawaban, mahasiswa akan terus dirugikan.
Selain pungli P2KK, Farido juga mengkritisi pembongkaran gedung aula kampus. Aula yang menjadi pusat kegiatan akademik, seminar, hingga acara kemahasiswaan dibongkar tanpa kejelasan pembangunan kembali.
“Gedung aula dibongkar, tapi tidak ada pembangunan kembali yang jelas. Mahasiswa kehilangan fasilitas utama, dan pihak kampus bungkam tanpa penjelasan. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola kampus,” tambahnya.
Farido menegaskan, pungli dan segala hal yang dijalankan tanpa akuntabilitas akan berujung pada hilangnya kredibilitas kampus. Mahasiswa, kata dia, berhak menuntut transparansi penuh agar UMMU benar-benar dikelola dengan bersih dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. UMMU tidak boleh dibiarkan menjadi ladang pungli. Kampus Muhammadiyah seharusnya memberi teladan, bukan malah mencoreng citra pendidikan dengan praktik semacam ini,” tandasnya. (tan)
