JAILOLO, NUANSA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Dasril Hi Usman, mengkritik keras Sekretaris Daerah Julis Marau terkait keterlambatan penyampaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Dasril mempertanyakan peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap lamban dalam proses beranggaran.
Menurut Dasril, keterlambatan ini sangat disayangkan. Idealnya, pembahasan APBD-P seharusnya sudah dibahas pada Agustus, sehingga pada September DPRD bisa mulai membahas KUA-PPAS, selanjutnya RAPBD Induk 2026.
“Sampai saat ini, dokumen perubahan 2025 belum juga diterima DPRD,” ujar Dasril, menyoroti keterlambatan yang dinilainya sudah sangat mepet.
Dasril menilai, sikap Sekda tidak responsif dan terindikasi sengaja memperburuk jalannya pemerintahan James Uang dan Djufri Muhamad (JUJUR). Ia juga menanggapi pernyataan yang dianggap merendahkan, “Menyebut DPRD sembrono justru tidak mencerminkan sikap bijaksana seorang pimpinan.”
Atas dasar itu, Dasril merasa wajar jika DPRD mendesak Bupati James Uang untuk segera mengevaluasi kinerja Sekda dalam menjalankan tugas-tugas vital, terutama terkait tata kelola keuangan daerah. Kritik ini muncul sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yang meminta dokumen RAPBD-P, yang menurut Dasril, merupakan langkah yang tepat. (ukm/tan)
