JAILOLO, NUANSA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan pentingnya organisasi perangkat daerah (OPD) mengklarifikasi setiap isu atau pemberitaan terkait dugaan korupsi. Hal ini disampaikan menyusul maraknya isu miring soal pengelolaan anggaran di beberapa dinas.
Menurut James, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali bersifat administratif dan tidak serta-merta berarti korupsi.
“Kadang pemeriksaan BPK hanya temuan administrasi, tapi dianggap sudah korupsi. Padahal tidak ada unsur kerugian negara,” ujarnya, Rabu (17/9).
Bupati juga menekankan agar setiap OPD menggunakan hak jawab jika muncul pemberitaan yang tidak benar.
“Sekalipun pemberitaan bohong, kalau dibiarkan terus-menerus bisa membuat masyarakat percaya. Maka harus ada klarifikasi dari dinas bersangkutan,” tegasnya.
Ia mencontohkan isu yang menimpa Dinas Pariwisata terkait dugaan korupsi miliaran rupiah.
“Kemarin saya baca ada berita Dinas Pariwisata korupsi Rp2 miliar. Saya langsung telepon kadis, ternyata tidak seperti itu. Maka harus ada klarifikasi ke media,” tambahnya.
Kadispar Luruskan Pemberitaan soal Dana Hibah dan FTJ
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Halbar, Fenny Kiat, meluruskan sejumlah pemberitaan terkait dana hibah dan anggaran Festival Teluk Jailolo (FTJ) tahun 2023. Ia menegaskan, temuan BPK 2023 yang diperiksa pada 2024 hanya bersifat administratif, bukan kerugian negara.
“Rekomendasi BPK hanya menekankan agar ke depan setiap penyaluran hibah disertai SK Bupati. Tidak ada indikasi kerugian negara, karena prosedur sudah sesuai aturan: ada proposal, penandatanganan NPHD, dan dana ditransfer langsung ke rekening penerima. Dinas hanya menyalurkan, sementara pertanggungjawaban ada di penerima,” jelasnya.
Fenny juga membantah isu bahwa FTJ menelan Rp5 miliar.
“Silakan dicek, tiga tahun terakhir dana FTJ tidak pernah sampai Rp1 miliar. Justru karena anggaran terbatas, kami membangun kolaborasi dengan OPD lain. Jadi kegiatan tetap terlaksana meski dana minim,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai dampak FTJ terbukti melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Tahun lalu, PAD dari sektor pariwisata melampaui target 61 persen. Tahun ini, per Agustus 2025, PAD dari Rapa Pelangi sudah 99 persen dari target Rp700 juta, dan PAD dari FTJ mencapai 175 persen dari target Rp50 juta,” paparnya.
Selain kontribusi PAD, konsistensi penyelenggaraan FTJ juga membuka peluang dukungan pemerintah pusat. Fenny menyebut Halbar telah mendapat dana alokasi khusus (DAK) 2017–2020 untuk pembangunan infrastruktur pariwisata, dan tahun depan direncanakan memperoleh Rp28 miliar dari Kementerian PUPR untuk penataan kawasan FTJ.
“Dampak FTJ bukan hanya kuantitatif, tapi juga kualitatif. Ada peningkatan mutu hospitality pelaku pariwisata, kreativitas seniman lokal, hingga posisi FTJ yang konsisten masuk dalam Calendar of Event dan Karisma Event Nusantara. Bahkan FTJ menjadi rujukan studi banding beberapa daerah,” pungkasnya. (adi/tan)
