DARUBA, NUANSA – Penyaluran BBM subsidi jenis minyak tanah di Kabupaten Pulau Morotai terus menjadi polemik. Meski masalah tersebut sudah berlangsung lama, penyebab kelangkaan hingga distribusi kuota BBM minyak tanah yang tak sesuai ketentuan, begitu sulit diungkap.
Kini, masalah serupa terjadi lagi di Kecamatan Morotai Jaya. Sebanyak tujuh desa, yakni Desa Libano, Cempaka, Hapo, Titigogoli, Sopi Majiko, Bere-Bere Kecil dan Desa Aru, tak kebagian kuota BBM subsidi selama hampir sebulan. Padahal, berdasarkan SK bupati nomor 100.3.3.2/228/KPTS/PM/2025 tentang Penunjukan Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah Kabupaten Pulau Morotai, tertanggal 03 Juni 2025, kuota BBM minyak tanah (mita) untuk Morotai Jaya sebanyak 40 ton per bulan.
Namun begitu, realitas di lapangan tidak sesuai. Lihat saja minyak tanah yang tersalur di Morotai Jaya ini hanya sebanyak 20 ton, sementara 20 ton lainnya hilang secara misterius. Hal ini kemudian dipermasalahkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai saat menggelar hearing dengan DPRD dan sejumlah OPD di kantor DPRD Morotai, Senin (22/9).
Ketua HMI Morotai, Afrizal Kharie, mengatakan kuota BBM subsidi untuk Kecamatan Morotai Jaya ini ditangani oleh dua pangkalan, yakni Muhammad Hi Aras sebanyak 10 ton dan M Nur Lactuconsina sebanyak 30 ton. M Nur Lactuconsina kemudian digantikan oleh Muhammad Reza.
“Di SK yang ditandatangani oleh pak bupati itu sebanyak 40 ton distribusi BBM terhadap masyarakat Morotai Jaya, lalu kenapa yang terdistribusi hanya 20 ton,” ujar Afrizal.
Ia meminta keseriusan dan sikap jujur pihak Disperindagkop dalam mengambil kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. Pihaknya bahkan meragukan kinerja pihak Disperindagkop lantaran tak mengakui distribusi kuota BBM di Morotai Jaya.
Menurutnya, berdasarkan data bongkar-muat BBM di pelabuhan Waringin pada Agustus 2025, kuota 40 ton BBM minyak tanah untuk Morotai Jaya sudah dimuat oleh dua pangkalan, yakni Muhammad Reza dan Muhammad Hi Aras.
Di Agustus 2025, Morotai Jaya berada di pemuatan ketiga yang tertanggal 14-16 Agustus sebanyak 10 ton. Kemudian, di pemuatan keempat tertanggal 21-22 Agustus sebanyak 10 ton dan pemuatan kelima tertanggal 25 Agustus sebanyak 10 ton oleh pangkalan Muhammad Reza. Sementara, Muhammad Hi Aras juga di pemuatan keempat sebanyak 10 ton.
“Jadi kalau diakumulasikan minyak tanah yang masuk di Morotai Jaya itu 40 ton. Ini berdasarkan hasil advokasi kami di lapangan,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Plt Kepala Disperindagkop-UKM Morotai, Ramlan Drakel, mengaku penyaluran minyak tanah dari pihak Pertamina di Halmahera Utara ke Morotai terbilang fluktuatif. Distribusi ke Kecamatan Morotai Jaya pun terkadang sebanyak 20 ton dan bisa hingga 40 ton.
“Jadi pembagian-pembagian itu kita memang secara keseluruhan BBM di Morotai ini 200 ton. Jadi untuk Morotai Selatan 20 ton, Morotai Timur 25 ton, Utara 25 ton, Morja 20 ton, Morselbar 20 ton, dan Pulau Rao 15 ton, jadi keseluruhan itu 200 ton,” ujarnya.
“Kami di Disperindag lagi mengusulkan penambahan kuota karena di Morotai sudah sekitar 10 tahun belum ada penambahan. Jadi kita mungkin meminta penambahan sekitar 150 ton supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat,” sambungnya.
Senada, Kabid Perdagangan Disperindagkop-UKM Morotai, Suriyati mengatakan, sejumlah kuota BBM minyak tanah dari pangkalan Muhammad Reza tidak disalurkan ke Morotai Jaya tapi di Morotai Selatan. Pengalihan distribusi BBM ini dilakukan lantaran terdapat kekurangan minyak tanah di sejumlah desa di Morotai Selatan.
“Kita rekomendasikan di Muhammad Reza itu tujuannya untuk membantu kecamatan yang lain yang kekurangan minyak, contohnya di Desa Wawama itu kekurangan minyak jadi kita arahkan ke sana,” pungkasnya.
Alasan pengalihan BBM yang semestinya milik Morotai Jaya ini dialihkan ke Morotai Selatan, juga dipermasalahkan lantaran sebanyak tujuh desa di Morotai Jaya pun tak mendapatkan kuota BBM subsidi tersebut. (ula/tan)
