TERNATE, NUANSA – Sebagai upaya pencegahan korupsi melalui penguatan peran serta masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Dirjen Pembinaan Peran serta Masyarakat bekerja sama dengan Stasiun TVRI Maluku Utara, menginisiasi program pendidikan anti korupsi yang dikemas dalam acara Dialog Interaktif, bertempat di Muara Hotel Ternate, Senin (29/9).
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir sebagai narasumber pada dialog interaktif ini dengan tema “Mewujudkan Maluku Utara berintegritas dan Bebas dari Korupsi”, yang dipandu oleh Leunard Pattipeilohy dari TVRI Malut. Menghadirkan juga narasumber dari KPK yaitu Dirjen Pembinaan dan Peran Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Boby Ali Azhari, serta Ketua Forum PAKSI, Master Halim.
Dialog ini merupakan bagian dari sinergi yang lebih luas antara KPK dengan lembaga penyiaran publik seperti TVRI. Kerja sama ini bertujuan melawan korupsi melalui informasi publik, memperkuat pemberantasan korupsi melalui media penyiaran, memanfaatkan peran strategis media dalam membangun budaya anti korupsi terutama di era digital.
“Kami berharap birokrasi bersih dan melayani, orang-orang yang jujur, yang selalu bersyukur, yang berada dalam lingkungan yang sehat, dan yang baik dalam menjalankan SOP-nya,” ujar Sarbin.
Sementara itu, Ketua Forum PAKSI, Master Halim, menegaskan kesiapan tim PAKSI berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Pihaknya siap memenuhi undangan untuk menyampaikan sosialisasi anti korupsi, khususnya kepada para ASN, mulai dari tingkat pimpinan OPD hingga staf biasa.
“Kami PAKSI siap untuk berkolaborasi,” tegasnya.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyampaikan bahwa perjalanan hidup mengajarkan arti tentang kejujuran. Ia menekankan bahwa kejujuran adalah landasan utama yang harus dijaga sampai akhir hayat. Dalam konteks ASN, selain kejujuran, transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip yang harus ditegakkan, di mana setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan diri sendiri. Kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas adalah pilar utama untuk melaksanakan anti korupsi di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wagub Sarbin menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk menyadari bahwa korupsi adalah musuh kemanusiaan, musuh agama, dan musuh negara. Ia mengingatkan bahwa nilai kejujuran, integritas, takwa, dan nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga agar korupsi tidak terjadi.
Wawan, perwakilan KPK mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, instansi vertikal serta PAKSI, agar menjaga integritas dan memastikan Maluku Utara bebas dari korupsi.
“Mumpung masih muda, mari kita berkarya tanpa korupsi, agar kelak tua berjaya tanpa interogasi,” tegas Wawan.
Pemandu dialog interaktif, Leunard Pattipeilohy dalam closing statement-nya mengungkapkan, budaya anti korupsi bukan hanya sebuah slogan semata, tapi harus menjadi acuan untuk terus membentuk keadilan.
“Mari bersama-sama kita bangun budaya anti korupsi untuk mewujudkan Maluku Utara menjadi maju dan sejahtera,” imbuhnya. (tan)
