SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan membahas penataan aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sofifi. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar air minum masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Rabu (1/10). Pertemuan dihadiri Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Dewan Pengawas Perumda Tidore, serta sejumlah pejabat teknis dari Pemprov Malut dan Pemkot Tidore Kepulauan.
Wagub Sarbin menegaskan, air bersih adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda penanganannya. Karena itu, penataan aset SPAM di Desa Ampera dan Desa Gosale harus segera diputuskan, apakah dikelola langsung oleh Pemkot Tidore atau bersama dengan Pemprov.
“Rapat ini menyepakati pembentukan tim kerja untuk merumuskan konsep pengelolaan aset SPAM. Tujuannya sederhana, masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik,” ujar Sarbin.
Asisten Sekda Taher Husain menambahkan, persoalan air bersih di Sofifi sudah ditangani sejak 2023 oleh Kementerian PUPR. Dalam berita acara yang ditandatangani bersama Pemprov, ditargetkan pada 2025 layanan air bersih di Oba Utara sudah layak.
Menurut Taher, dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa pengelolaan dari hulu hingga reservoir menjadi tanggung jawab Pemprov, sedangkan distribusi hingga sambungan rumah ditangani Pemkot Tidore. Meski aset belum sepenuhnya diserahkan, Pemkot sudah membentuk kantor cabang UPTD PDAM untuk melayani masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen kami karena menyangkut pelayanan dasar. Walaupun aset belum resmi diserahkan, Pemkot tetap bergerak, termasuk menanggapi kerusakan pipa,” jelas Taher.
Sebelum rapat, Wagub Sarbin bersama Taher Husain dan jajaran terkait meninjau langsung instalasi pengolahan air di Desa Ampera dan Desa Gosale. (tan)
